MenPANRB Rini Widyantini telah menerbitkan sejumlah kebijakan untuk mengakomodasi honorer database BKN dalam seleksi PPPK 2024. Tujuan utama adalah menuntaskan masalah non-ASN atau honorer sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023. Dari 2,3 juta non-ASN yang terdata pada 2022, hingga akhir 2024 tersisa 1,7 juta non-ASN yang harus ditata. Mereka akan diangkat menjadi PPPK melalui seleksi, sedangkan yang tidak lulus atau tidak mendapat formasi akan dialihkan ke PPPK Paruh Waktu. Pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memastikan honorer tidak dikorbankan.