12 h. ago Komisi IX DPR Dukung Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang selama ini menjadi kendala akses layanan BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai sejalan dengan mandat negara untuk memastikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan.

Other

15 h. ago Apresiasi Penetapan PP 39 Tahun 2025, Pengamat: Prioritaskan Kebutuhan Minerba Dalam Negeri

JPNN.com, JAKARTA - Pemerintah secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur perubahan kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara (Minerba).

Other

31 h. ago Asosiasi Tolak BMAD, Pemerintah Tegaskan Siap Berdialog dengan Industri

JPNN.com, JAKARTA - Kontroversi kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk produk PP Copolymer dan PP Homopolymer serta pengenaan safeguard LLDPE terus menuai penolakan dari berbagai pihak.

Other

36 h. ago Program MBG Perkuat SDM Indonesia, Pengawasan Gizi Perlu Ditingkatkan

Program MBG juga dinilai sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Other

58 h. ago Demi Mencegah Hal Ini, Kementerian ATR/BPN Berencana Terapkan Satu Peta Nasional

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membahas rencana menerapkan Kebijakan Satu Peta Nasional untuk menyelesaikan problematika seputar pertanahan pada rapat koordinasi di Karawang, Jawa Barat.

Other

60 h. ago Komnas Perempuan Nilai Ketentuan PSN di UU Cipta Kerja Kabur dan Diskriminatif

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menegaskan kebijakan dan pelaksanaan program strategis nasional (PSN) harus berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis utama.

Other

67 h. ago Diskon Listrik 50 Persen Berhasil Jaga Daya Beli, Apakah Akan Dilanjutkan?

Pemerintah diminta melanjutkan diskon listrik 50% yang terbukti menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini dinilai berdampak positif pada lapangan kerja dan stabilitas sosial ekonomi. (177 karakter)

Other

67 h. ago Pembebasan BPHTB dan PBG Berpotensi Hilangkan PAD Kabupaten Cirebon Hingga Rp20 Miliar

jabar.jpnn.com, CIREBON - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon, Jawa Barat, menyebutkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memberi peluang kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

Other

3 d. ago Rangga dan Cinta Dibangkitkan dengan Wajah Baru, Mira Lesmana Sampaikan Alasan Pilih Genre Musikal

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Rumah poduksi Miles Films kembali hadir dengan karya terbarunya, Rangga & Cinta.

Other

3 d. ago MBG Buka Peluang Anak Daerah Berprestasi Lewat Intervensi Gizi Usia Emas

MBG bukan sekadar kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar, tapi investasi jangka panjang bagi peningkatan kecerdasan dan daya saing generasi muda.

Other

3 d. ago Industri Tekstil dan Alas Kaki RI Mulai Bangkit, Ini Buktinya

Industri tekstil dan alas kaki Indonesia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ekspor meningkat, utilisasi industri naik, dan pelaku industri optimis dengan dukungan kebijakan pemerintah. Sektor ini diharapkan menjadi pilar penting pemulihan ekonomi nasional.

Other

3 d. ago Staycation Eksploratif di Golden Tulip PIK2, Menenun Keheningan di Ujung Pesisir

JPNN.com, JAKARTA - Pesisir utara Jakarta kini menyuguhkan wajah baru bagi pencari suasana menenangkan di tengah kota. Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) berhasil menarik perhatian lewat akses mudah, pemandangan laut lepas, dan beragam fasilitas rekreasi serta kuliner yang terus berkembang.

Other

5 d. ago Sekda Sri Usulkan Guru & Tenaga Medis Wilayah Terpencil Diangkat Jadi PPPK Paruh Waktu

JPNN.com - SAMARINDA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat terkait kebijakan pengangkatan guru dan tenaga kesehatan non-ASN, khususnya di wilayah terpencil.

Other

5 d. ago BPJPH: Seluruh Produk Wajib Bersertifikat Halal pada Oktober 2026

BPJPH menyatakan seluruh produk di Indonesia, termasuk non-makanan, wajib bersertifikat halal pada Oktober 2026. Kebijakan ini sesuai UU JPH dan PP No. 42 Tahun 2024. Pelaku usaha menengah dan besar wajib sertifikasi halal untuk makanan dan minuman sejak 2019.

Other

6 d. ago BSKDN Kemendagri Godok Pedoman Strategi Kebijakan Pusat dan Daerah lewat FDG

JPNN.com, JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengingatkan pentingnya pedoman sebagai landasan terarah bagi penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang berkualitas, kredibel, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Other

6 d. ago Gaikindo Tetap Optimis Penjualan Mobil di Indonesia Tembus 850 Ribu Unit

Putu yakin kebijakan pemerintah dan inovasi teknologi dapat mendorong penjualan.

Other

7 d. ago Adu Gaji Muhammad Ferarri sebagai Bripda Polri dan Pemain Bhayangkara Presisi FC, bak Bumi dan Langit?

Simak adu gaji Muhammad Ferarri sebagai Bripda Polri dan pemain Bhayangkara FC.

Other

8 d. ago Deputi Kemenko PM: Dialog Jadi Fondasi Utama Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

JPNN.com, KUPANG - Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menuturkan kebijakan yang efektif hanya bisa lahir dari pemahaman mendalam atas aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat di lapangan.

Other

8 d. ago UMKM, Gig Workers hingga Komunitas Rancang Fondasi Ekonomi Kerakyatan RI

Pemerintah merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan yang melibatkan UMKM, Gig Workers, dan komunitas. Tujuannya membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, berdasarkan aspirasi dan tantangan nyata masyarakat. Dialog partisipatif menjadi kunci keberhasilan program.

Other

8 d. ago Pengamat Apresiasi Komitmen Polri Untuk Reformasi Internal Demi Stabilitas Nasional

JPNN.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif dari Rumah Pilar Kemajuan, Robby Sahrir mengapresiasi langkah Polri yang dinilai konsisten mendorong agenda reformasi internal sebagai bagian dari penguatan supremasi sipil dan stabilitas nasional.

Other