12 h. ago Komisi III DPR Minta Polri Perkuat Respons Kasus Penculikan Anak

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Lola Nelria mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk memperkuat langkah pencegahan dan merespons dengan cepat maraknya kasus penculikan anak di berbagai daerah. Lola menegaskan bahwa keamanan anak-anak harus menjadi prioritas negara tanpa adanya kelengahan dalam penanganannya.

Other

13 h. ago DPR Dorong Kesetaraan Usia Pensiun Polri Sama dengan TNI dan Kejaksaan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman mengungkapkan salah satu pasal perubahan yang akan dibahas adalah usia pensiun anggota.

Other

58 h. ago Martin Ungkap Ketidakharmonisan Polisi dan Pengadilan di Manado yang Hambat Penegakan Hukum

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin D Tumbelaka memberikan sejumlah catatan kritis kepada jajaran penegak hukum dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakapolri, Plt Wakil Jaksa Agung, dan Plt Kepala BP MA RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/11).

Other

58 h. ago Wakapolri Akui Banyak Polisi Under Performance hingga Level Kapolsek

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengakui banyak pejabat kepolisian di level wilayah belum menunjukkan kinerja optimal. Hal ini disampaikan Wakapolri saat menghadiri rapat di Komisi III DPR RI, Selasa (18/11/2035).

Other

58 h. ago Komisi III DPR Sepakat Bentuk Panja Percepatan Reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan

Komisi III DPR RI menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung (MA).

Other

66 h. ago Respons Aduan Koalisi Sipil Terkait RUU KUHAP, Habiburokhman Malah Ucap Sindiran, Jleb!

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyindir aduan yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembauran KUHAP ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Senin (17/11) kemarin.

Other

66 h. ago Prabowo Setuju RUU KUHAP Disahkan, Pemerintah Sebut Banyak Pembaharuan Penting

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU KUHAP sebelumnya telah disetujui Rapat Paripurna DPR RI setelah pembahasannya rampung di Komisi III DPR.

Other

69 h. ago Ketua Komisi III Sebut Isi KUHAP Baru 99,9 Persen Masukan Masyarakat

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengklaim draf Revisi Undang-Undang (RUU) KUHAP mayoritas dibuat dengan mengakomodasi masukan masyarakat sipil.

Other

69 h. ago Habiburokhman Jawab Hoaks Berkaitan RUU KUHAP Lalu Soroti Kasus Roy Suryo

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjawab empat narasi sesat di media sosial berkaitan dengan Revisi Undang-Undang (RUU) KUHAP yang akan disahkan, Selasa (18/11).

Other

2 d. ago Keaslian Ijazah Calon Anggota KY pun Dipertanyakan Komisi III DPR

JPNN.com - Keasilan ijazah para calon anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan 2025–2030 ikut dipertanyakan oleh Komisi III DPR RI.

Other

3 d. ago RDP Bareng Pansel KY, Habiburokhman Singgung Ijazah Arsul Sani

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menekankan sisi keaslian ijazah para calon anggota Komisi Yudisial (KY) ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Other

5 d. ago Komisi III DPR Akan Bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyampaikan berencana membentuk panitia kerja (Panja) terkait reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Other

5 d. ago Jelang Musda Golkar Kepri, Rizki Faisal Dikomandoi Ormas hingga Kader Internal

JPNN.com, JAKARTA - Jelang Musda DPD I Partai Golkar Kepri, dukungan untuk Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal semakin menguat. Dukungan ini datang dari berbagai ormas besar, paguyuban, struktur DPD II, hingga anggota DPRD Kepri dan DPRD Batam. Gelombang dukungan muncul karena banyak pihak menilai Golkar Kepri membutuhkan pemimpin baru yang bekerja nyata.

Other

6 d. ago 2 Guru ASN Pejuang Honorer di Luwu Utara Sejatinya Korban Ketidakadilan

JPNN.com - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menilai rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada dua guru aparatur sipil negara (ASN) di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, merupakan perwujudan dari penegakan keadilan.

Other

6 d. ago Komisi III DPR Mau Seret Kejaksaan ke Panja Reformasi Polri hingga Pengadilan, ART: Ada Apa?

JPNN.com - Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (LMP) Abdul Rachman Thaha (ART) heran dengan rencana Komisi III DPR RI membentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Other

6 d. ago Demokrat Minta Presiden Prabowo Segera Tarik Polri Aktif di Jabatan Sipil

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman berharap Presiden RI Prabowo Subianto sebagai tokoh yang taat hukum, bisa menarik polisi aktif di institusi sipil kembali ke lembaga induk.

Other

6 d. ago Soal Putusan MK, Legislator Tegaskan Polisi Aktif di Instansi Sipil Harus Pensiun

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri segera menyesuaikan diri setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Other

6 d. ago Gus Falah Apresiasi Keputusan Presiden Beri Keadilan kepada Dua Guru Sulsel

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua guru ASN dari Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Other

7 d. ago Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno

Polda Metro Jaya menanggapi anggota Komisi III DPR RI Abdullah yang mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) penemuan dua kerangka manusia.

Other

7 d. ago RUU KUHAP segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk Disahkan

JPNN.com - JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati membawa Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disahkan. Hal itu setelah diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

Other