JPNN.com, JAKARTA - Proses revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dibahas Komisi III DPR ditargetkan selesai pada 2025. Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi (ADiHGI) mendorong revisi ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.