7 h. ago Soal BBM Dicampur Etanol, BPKN: Pemerintah Harus Berikan Data yang Jelas

JPNN.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyoroti wacana pemerintah untuk mewajibkan pencampuaran etanol ke dalam bahan bakar minyak (BBM) sebagai upaya mengurangi emisi karbon dan ketergantungan impor.

Other

22 h. ago DPR Dorong Pemerintah Tolak Atlet Israel Ikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mendorong pemerintah bersikap tegas terkait rencana keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Oktober ini.

Other

24 h. ago Perkuat Reformasi Hukum Daerah: Kemenkumham NTB Fasilitasi Proses Sanggah

bali.jpnn.com, MATARAM - Kemenkum NTB menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi hukum di daerah dengan turut mendampingi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTB dalam kegiatan Sanggah Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2025.

Other

25 h. ago Pemko Pekanbaru Kerja Keras Tekan Inflasi, Mobil Pak Aman Beroperasi Siang

JPNN.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga sejumlah bahan pokok, terutama cabai.

Other

30 h. ago PKS Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel Tampil di Kejuaraan Dunia Senam

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mendesak pemerintah tegas bersikap terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastics Championships atau Kejuaraan Dunia Senam yang dilaksanakan di Jakarta, pada Oktober ini.

Other

36 h. ago Gus Yasin Buka Suara Soal Sosok ‘Orang Baik’ di Balik Islah 2 Kubu PPP

JPNN.com - SEMARANG - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Taj Yasin Maimoen buka suara soal sosok ‘orang baik’ di balik islah PPP pasca-Muktamar X. Menurut Gus Yasin, panggilan akrab Taj Yasin Maimoen, figur tersebut berasal dari kalangan partai, bukan dua kubu yang sebelumnya berselisih, maupun dari lingkar Istana.

Other

48 h. ago Direktur LPMDK Nilai Program MBG Wujud Pemerataan Gizi dan Keadilan Sosial di Era Prabowo

JPNN.com, JAKARTA - Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Demokrasi dan Keadilan (LPMDK) Jakarta Tobaristani menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan pemerataan gizi dan keadilan sosial bagi seluruh anak Indonesia.

Other

54 h. ago Menkum Supratman Dorong Transparansi Korporasi, Kemenkum NTB Siap Kawal

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri Forum Nasional Penguatan Tata Kelola Kolaboratif dalam Peningkatan Akurasi Data Pemilik Manfaat Korporasi dan peluncuran Verifikasi Beneficial Ownership (BO) Gateway, Senin (6/10).

Other

68 h. ago Internal PPP Masih Panas, Mahkamah Partai Sebut SK Menkum Cacat Hukum

Ketua Mahkamah Partai PPP periode 2020??quot;2025, Ade Irfan Pulungan menyatakan menolak keputusan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang merekonsiliasi dualisme kepemimpinan PPP.

Other

3 d. ago Menkum Supratman Tegaskan Presiden Prabowo Tak Terlibat Rekonsiliasi Internal PPP

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak ada andil dalam rekonsiliasi dua kubu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia menyebut islah tersebut murni dari internal partai berlambang ka'bah tersebut. 

Other

3 d. ago Gubernur Luthfi Dipuji BGN, Jateng Dinilai Paling Siap Jalankan Program MBG

JPNN.com, SEMARANG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memuji langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Other

3 d. ago Menkum Teken SK Baru PPP, Mardiono dan Agus Suparmanto Jadi Satu Barisan

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan pihaknya menerbitkan surat keputusan baru terkait pengesahan kepengurusan PPP.

Other

3 d. ago Hakim MK Pertanyakan Klaim Pemerintah Soal Imunitas Wartawan dalam JR UU Pers

JPNN.com, JAKARTA - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah menjawab pertanyaan mengenai penambahan kewenangan Dewan Pers dalam sidang judicial review Undang-Undang Pers. Permintaan ini disampaikan dalam persidangan lanjutan pengujian Pasal 8 UU Pers atas permohonan Ikatan Wartawan Hukum.

Other

3 d. ago AFI Berharap Pemerintah Fasilitasi Pengadaan Bahan Baku Mur dan Baut Lokal

JPNN.com, JAKARTA - Asosiasi Fastener Indonesia (AFI) yang merupakan wadah para pengusaha mur dan baut berharap pemerintah bisa memfasilitasi pengadaan bahan dasar produksi dari dalam negeri.

Other

3 d. ago Rugikan Negara hingga Rp300 Triliun, Prabowo: Kita Bertekad Basmi Tambang Ilegal

Presiden Prabowo Subianto bertekad memberantas tambang ilegal yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Enam smelter rampasan korupsi timah senilai Rp300 triliun diserahkan ke PT Timah Tbk. Prabowo menekankan keseriusan pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara.

Other

3 d. ago Pemprov Jakarta Klaim Ketersediaan Pangan Aman hingga Nataru

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan ketersediaan pangan dalam kondisi aman menjelang akhir tahun dan masa libur Natal Tahun Baru (Nataru).

Other

4 d. ago Versi Sekjen GPK, Kiai dan Kader PPP Ingin Ada Perubahan Setelah Muktamar X

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Kakbah (GPK) Thobahul Aftoni mengatakan kader, kiai, ulama, hingga simpatisan PPP sebenarnya menghendaki adanya perubahan di internal partai Kabah setelah pelaksanaan Muktamar X.

Other

4 d. ago Ironi Sejarah, PPP yang Dulu Bertahan di Orde Baru, Kini Rapuh di Era Demokrasi

JPNN.com, JAKARTA - Konflik kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali mencuat pasca Muktamar Ancol 2025.

Other

5 d. ago BRI Akselerasi Penyaluran KPR FLPP Demi Dukung Program 3 Juta Rumah

JPNN.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Other

6 d. ago Menkum Supratman Resmikan 5.957 Posbankum, Akses Bantuan Hukum tak Lagi Sulit

bali.jpnn.com, MATARAM - Masyarakat Provinsi Jawa Barat (Jabar) lebih mudah untuk mendapatkan bantuan hukum gratis.

Other