JPNN.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendorong Komisi VI DPR RI dan aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan terkait pengurangan takaran minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita yang diduga dilakukan oleh produsen yang memegang kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).