JPNN.com, JAKARTA - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) bukan untuk melemahkan Komnas HAM, melainkan memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut.