Komisi VIII DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, untuk dibawa ke rapat Paripurna DPR guna disahkan menjadi undang-undang.