Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatra Utara, Topan Obaja Putra Ginting, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan.