JPNN.com, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang saat ini dibahas di DPR, harus mengedepankan prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.