35 h. ago MK Ungkap UU TNI dan Polri Paling Banyak Digugat Sepanjang 2025

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menjadi undang-undang yang paling banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang 2025.

Other

40 h. ago Kemendagri Rombak Struktur BPBD, Mitigasi Bencana Daerah Lebih Cepat

JPNN.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025, yang ditetapkan pada 17 Desember 2025.

Other

67 h. ago Pasal Pengakuan Bersalah di KUHAP Mirip Praktik di Amerika, Begini Ketentuannya

JPNN.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut penerapan pengakuan bersalah atau plea bargain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mirip dengan praktik peradilan Amerika Serikat.

Other

3 d. ago Ini Syarat dan Kriteria Karyawan Bergaji Maksimal Rp10 Juta Dipastikan Bebas Pajak

PMK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah (DTP) dalam rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2025

Other

4 d. ago RI Bentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Ini Tujuannyaamp;nbsp;

Kementerian Pertanian (Kementan) membentuk 33 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Pembentukan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025.

Other

9 d. ago 2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025, Nomor 1 Tembus Rp197 Miliar!

Berikut 2 Pemain Bintang Timnas Indonesia yang Alami Kenaikan Harga Pasaran Jelang Akhir Tahun 2025.

Other

9 d. ago Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025: Profesi, Karier, Penghasilan Dosen Makin Jelas

JPNN.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menutup tahun 2025 dengan menerbitkan Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 yang mengatur profesi, karier, dan penghasilan dosen.

Other

1 week ago Direktur Rumah Pilar Kemajuan: Perpol 10/2025 Sejalan Putusan MK

JPNN.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Rumah Pilar Kemajuan Robbi Syahrir secara tegas membantah pernyataan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu yang menyebut Peraturan Kepolisian (Perpol) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 (Perpol 10/2025) sebagai bentuk ‘kudeta senyap’.

Other

1 week ago Lilin Nusantara: PP Bentuk Dukungan Strategis Pemerintah untuk Perpol 10/2025

JPNN.com, JAKARTA - Direktur Lingkar Linguistik (Lilin) Nusantara Uliatul Hikmah menegaskan Peraturan Pemerintah (PP) yang bakal diterbitkan pemerintahan Prabowo Subianto merupakan bentuk dukungan strategis pemerintah terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 (Perpol 10/2025).

Other

2 w. ago Aturan Baru Paylater Resmi Berlaku: Dari Penyelenggara hingga Penagihan, Cek di Sini

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL)

Other

2 w. ago 3 Negara ASEAN yang Alami Penurunan Ranking FIFA Jelang Tutup Tahun 2025, Nomor 1 Malaysia Terjun Bebas!

Berikut 3 Negara ASEAN yang Alami Penurunan Ranking FIFA Jelang Tutup Tahun 2025.

Other

2 w. ago Boni Hargens: Peraturan Pemerintah Perkuat Perpol Nomor 10/2025

JPNN.com, JAKARTA - Analis Politik, Hukum, dan Isu Intelijen Boni Hargens mengatakan pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai respons terhadap kontroversi yang mengemuka seputar Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

Other

2 w. ago Pengamat Sebut Langkah Prabowo Perkuat Perpol Dinilai Jaga Wibawa Polri

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya menyusun Peraturan Pemerintah (PP), sebagai respons atas polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

Other

2 w. ago Prabowo Perkuat Perpol dengan PP, Desakan KRP Kandas, Kebijakan Polri Naik Kelas

JPNN.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai solusi atas polemik Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

Other

2 w. ago WFA di Akhir 2025, Ini Skema Pembatasan Angkutan Barang Sampai 4 Januari 2026amp;quot;

Mengevaluasi kebijakan pembatasan angkutan barang yang sebelumnya tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor KP - DRJD 6064 Tahun 2025

Other

2 w. ago Perihal Perpol 10/2025: Prof Henry Indraguna: Tidak Bertantangan dengan Putusan MK

JPNN.com, JAKARTA - Pakar Hukum Prof Dr Henry Indraguna menegaskan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri (Perpol 10/2025) sejatinya tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Other

2 w. ago Perpol 10/2025 Bentuk Pelanggaran terhadap Putusan MK, Presiden Harus Perintahkan Kapolri Mencabut

JPNN.com - Pakar hukum tata negara Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr Adam Muhshi menyatakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Other

2 w. ago Boni Hargens: Lima Logical Fallacies Dalam Argumentasi Komite Reformasi Polri Terkait Perpol 10/2025

JPNN.com, JAKARTA - Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 telah memicu kontroversi hukum yang signifikan di Indonesia.

Other

2 w. ago Kapolri Sebut Perpol 10/2025 Bentuk Kepatuhan Polri terhadap Putusan MK

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, bahwa Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi dibuat untuk menghormati dan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Other

2 w. ago Buruh Jatim Tolak Formula UMP 2026, Selisih Upah Antardaerah Disorot

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur menyoroti formula baru perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Other