9 d. ago Legislator Perindo Mosleh Dorong Pemuda Karang Taruna Bangkalan Jadi Motor Pembangunan

Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Perindo yang dikenal dengan sebutan Partai Kita, Muhammad Mosleh, menegaskan pentingnya peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan desa serta menjaga persatuan bangsa.

Other

1 week ago Legislator Perindo Hima Domi Antonius Bantu Warga Manggarai Dapat SIM Gratis, Mempermudah Kerja Ojek Online

Anggota legislatif Partai Perindo, yang juga dikenal dengan Partai Kita, Hima Domi Antonius, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat.

Other

1 week ago Belajar Sehari Jadi Anggota Legislatif, Legislator Bangkalan Muhammad Mosleh Terima Tujuh Peserta Magang PDP DPW Perindo Jatim

Dalam kesempatan itu, Muhammad Mosleh menyampaikan pentingnya kesiapan generasi muda dalam menghadapi tantangan masa depan.

Other

1 week ago Adies Kadir Sebut Tak Ada Kenaikan Gaji & Tunjangan Beras untuk Anggota DPR

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyatakan tidak ada kenaikan gaji bagi para anggota legislatif.

Other

2 w. ago Penjelasan Adies Kadir Soal Viralnya Anggota DPR Berjoget di Sidang Tahunan MPR

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir buka suara soal video sejumlah anggota legislatif berjoget di rangkaian Sidang Tahunan MPR pada Jumat lalu (15/8).

Other

2 w. ago Pimpinan DPR Sebut Gaji Pokok Tak Pernah Naik Selama 15 Tahun!

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir mengklaim gaji pokok anggota legislatif tidak pernah naik dalam kurun 15 tahun terakhir. Ia menyebut, gaji pokok anggota DPR RI tak lebih dari Rp7 juta per bulan.

Other

2 w. ago Ciptakan Generasi Cerdas di Palangka Raya, Legislator Perindo Salundik: Prioritaskan Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

Anggota legislatif Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita, Salundik, mendorong agar pemerataan akses dan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Other

3 w. ago Anggota Legislatif Pusat Paling Rendah Soal Kepatuhan Lapor LHKPNamp;nbsp;

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan legislatif pusat menjadi lembaga yang paling rendah dalam kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Other