49 h. ago Demokrat Dukung Penuh Penyempurnaan Sistem Peradilan Pidana KUHAP

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) bukan sekadar proses legislasi, melainkan penegasan nilai moral dan komitmen kebangsaan. 

Other

3 d. ago Prabowo Setuju RUU KUHAP Disahkan, Pemerintah Sebut Banyak Pembaharuan Penting

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU KUHAP sebelumnya telah disetujui Rapat Paripurna DPR RI setelah pembahasannya rampung di Komisi III DPR.

Other

6 d. ago Profesor Andi Asrun Tanggapi Rencana Pengesahan RUU KUHAP, Begini Pendapatnya

JPNN.com, JAKARTA - Guru Besar Hukum Konstitusi Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan sekaligus Penasihat Asosiasi Pengajar HTN-HAN Indonesia Profesor Andi Asrun menanggapi rencana DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Other

7 d. ago RUU KUHAP Rampung, tetapi Sufmi Dasco Tak Rela Prasetyo Hadi Pergi Begitu Saja

JPNN.com - JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terekam berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah DPR dan pemerintah mengesahkan Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Tingkat I.

Other

7 d. ago RUU KUHAP segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk Disahkan

JPNN.com - JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah menyepakati membawa Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR untuk disahkan. Hal itu setelah diputuskan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).

Other

8 d. ago Wamenkum Pastikan Masukan Masyarakat Diakomodir saat Pembahasan R

Komisi III DPR RI bersama pemerintah menunda pembahasan terkait pasal menyangkut penyitaan yang diatur dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) pada Kamis 13 November 2025.

Other