8 h. ago DPR dan Pemerintah Sepakat Penghinaan Presiden Bisa Diselesaikan Lewat Restorative Justice

JPNN.com, JAKARTA - Komisi III DPR RI dan pemerintah menyepakati bahwa kasus penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice di luar pengadilan. Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Other

10 h. ago Mahfud MD: Putusan MK Harus Dilaksanakan Meski Timbulkan Kerumitan Baru

JPNN.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyarankan DPR dan pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal meskipun keputusan tersebut dinilai menimbulkan kerumitan hukum baru.

Other

11 h. ago Mahfud MD soal Putusan MK tentang Pemilu, Ada Kata Rumit dan Liar

JPNN.com - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD menyarankan DPR dan pemerintah selaku pembentuk undang-undang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal, meski menimbulkan kerumitan baru.

Other

45 h. ago Doktor Hukum Baru dari KAL Peradi Usulkan Una Via Masuk UU Perpajakan

JPNN.com, JAKARTA - Salah satu pengurus dari Bidang Kerja Sama Antarlembaga (KAL) DPN Peradi Fariz Eka Putra mengusulkan DPR dan pemerintah memasukkan ketentuan Una Via dalam Undang-Undang (UU) Perpajakan.

Other

3 d. ago Heru Tjahjono: MBG Bukan Cuma Atasi Stunting, Tetapi Bikin Rakyat Sejahtera

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat melalui DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) mulai disosialisasikan di berbagai daerah.

Other

5 d. ago Mahkamah Konstitusi Harus Menjelaskan Makna Putusan 135 ke DPR dan Pemerintah

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya memberikan penjelasan ke parlemen dan pemerintah setelah membuat putusan nomor 135/PUU-XXI/2025.

Other

7 d. ago DPR Minta APBN Lebih Realistis dan Transparan untuk Hadapi Dinamika Global

DPR RI meminta pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan perumusan asumsi makro penyusunan APBN

Other

9 d. ago MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Komnas HAM: Cegah Kematian Petugas KPPS!

Putusan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan pihaknya ke pemerintah dan DPR.

Other

1 week ago Komisi III Kecam Polisi Ambil Restorative Justice ke Korban Kekerasan Seksual di Karawang

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, mengecam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Karawang yang melibatkan seorang mahasiswi berusia 19 tahun. Korban dinikahkan dengan pelaku, pamannya sendiri, sebelum akhirnya diceraikan sehari kemudian.

Other

1 week ago Pimpinan Komisi V DPR Soroti Pembebasan Lahan Tol Harbour Road II

JPNN.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus berharap pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait menyelesaikan urusan pembebasan lahan proyek pembangunan Tol Harbour Road II.

Other

2 w. ago DPR Akan Membahas Masalah Pulau Enggano dengan Pemerintah Hari Ini

Penyelesaian masalah Pulau Enggano akan dibahas dalam rapat koordinasi antara DPR dan pemerintah hari ini.

Other

2 w. ago Dunia di Ambang Krisis Energi, Farah Puteri Nalia: Indonesia Jangan Lengah!

JPNN.com - Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nalia mengingatkan pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan mengantisipasi secara serius dampak eskalasi konflik di Timur Tengah.

Other

2 w. ago Pemerintah & DPR Diminta Buktikan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan UU TNI

JPNN.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah dan DPR RI memberikan bukti konkret mengenai bentuk partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).

Other

2 w. ago Kejaksaan Terapkan Mekanisme Berlapis Restorative Justice, Tak Ada Celah Transaksional!

Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan pelaksanaan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) dilakukan dengan mekanisme ketat dan berlapis.

Other

2 w. ago Ada Mekanisme Berlapis, Kejaksaaan Pastikan Penerapan RJ Tidak Transaksional

JPNN.com, YOGYAKARTA - Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa penerapan keadilan restoratif (restorative justice/RJ) melibatkan mekanisme yang ketat dan berlapis demi mencegah potensi penyimpangan, termasuk praktik transaksional.

Other

2 w. ago Cerita Korban Curanmor Perjuangkan Restorative Justice hingga Dikabulkan Kejaksaan

Tegar Wicaksana, korban pencurian kendaraan bermotor (curanmor), menceritakan kasus yang pernah dialaminya. Kala itu, ia meminta agar diselesaikan secara damai, namun ditolak kepolisian.

Other

2 w. ago Legislator Golkar Dukung Penguatan Peran Polri di Perbatasan

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal mendorong pemerintah memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan dan fasilitas personel Polri yang bertugas di wilayah perbatasan, khususnya di Kepulauan Riau (Kepri), jelang momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-79.

Other

3 w. ago Dukung Program MBG, Arzeti Bilbina Ajak Masyarakat Jaga Gizi Anak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah melalui DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) terus menggencarkan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kelurahan Gading, Surabaya, Sabtu (14/6).

Other

3 w. ago Muzakir Manaf soal Sengketa 4 Pulau: Itu Milik Aceh, Pertahankan!

JPNN.com - Pemerintah Aceh bersama unsur DPR Aceh dan DPR/DPD RI asal provinsi itu menyepakati penyelesaian sengketa 4 pulau yang kini dimasukkan pemerintah pusat ke Sumatera Utara, melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan.

Other

3 w. ago Bale Kertha Adhyaksa Diresmikan Serentak, Sarana Edukasi dan Pendampingan Hukum di Desa

JPNN.com, DENPASAR - Kejaksaan Tinggi Bali bersama jajaran pimpinan daerah setempat meresmikan Bale Kertha Adhyaksa Jaga Desa dan Umah Restorative Justice. Ini diharapkan mampu menuntaskan persoalan hukum yang bersifat ringan di desa-desa sesuai kearifan lokal.

Other