10 h. ago DPR Dukung Putusan MK soal Lembaga Pengawas Independen Agar ASN Netral

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemerintah untuk membentuk lembaga independen pengawas aparatur sipil negara (ASN).

Other

24 h. ago Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, DPR: Tunggu Respons Pemerintah

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembentukan lembaga independen untuk mengawasi aparatur sipil negara (ASN) harus dijalankan.

Other

46 h. ago Soal Anggota DPR Nonaktif, Putusan Mahkamah Partai Jadi Penentu Nasib Sahroni hingga Eko Patrio

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, menyampaikan pihaknya masih menunggu hasil rekomendasi dari mahkamah partai terkait anggota DPR RI yang berstatus nonaktif, yang memicu aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu.

Other

55 h. ago Dokumen Seluruh PPPK 2024 Penerima SK Pengangkatan Bakal Ditelisik Lagi, Waduh

JPNN.com - SIGI - DPRD Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengusulkan agar dibentuk tim independen untuk menyelesaikan persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah itu.

Other

59 h. ago Singgih Januratmoko DPR Dukung Pembentukan Ditjen dan Alokasi Khusus untuk Perkuat Pondok Pesantren

JPNN.com, JAKARTA - Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua dan terbesar di Indonesia dengan jumlah lebih dari 42.000 unit dan 5 jutaan santri, berdasarkan data Kementerian Agama, telah memberikan kontribusi tak ternilai dalam membangun karakter dan intelektual bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.

Other

68 h. ago Rektor UI Bakal Ajukan Banding soal Putusan PTUN Batalkan Sanksi Promotor Disertasi Bahlil

Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah menolak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor perkara 189/G/2025/PTUN.JKT dan 190/G/2025/PTUN.JKT.

Other

3 d. ago UI Ajukan Banding Atas Putusan PTUN Soal Disertasi Bahlil, Sebut Banyak Fakta Diabaikan Hakim

JPNN.com, JAKARTA - Rektor UI Prof. Heri Hermansyah mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta, yang mengabulkan gugatan promotor dan ko-promotor disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Chandra Wijaya dan Athor Subroto.

Other

4 d. ago DPR Dukung Ide School Kitchen Mendikdasmen, Perlu Koordinasi Menyeluruh

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung ide Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui konsep school kitchen atau dapur sekolah.

Other

8 d. ago Hormati Putusan Pengadilan, TASPEN Tegaskan Dana Pensiun Peserta Tetap Aman

JPNN.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) buka suara soal putusan pengadilan atas kasus dugaan investasi fiktif yang melibatkan oknum mantan pejabatnya.

Other

9 d. ago Bagikan Sembako di Lembang, Rajiv DPR Dukung Program Prabowo Putus Rantai Kemiskinan

JPNN.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Rajiv melakukan kegiatan bakti sosial (baksos) didampingi Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Fraksi Partai Nasdem Bintang Pamungkas kepada masyarakat di Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Other

9 d. ago DPR RI Dukung Perjuangan Pelita Ubah Status Politeknik Jadi Universitas Terapan

bali.jpnn.com, TABANAN - Anggota Komisi X DPR RI I Nyoman Parta mendukung perjuangan Perhimpunan Politeknik Swasta (Pelita) melakukan transformasi pendidikan vokasi nasional.

Other

9 d. ago Komisi IX DPR Dukung Rencana Pemerintah Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah menghapus tunggakan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang selama ini menjadi kendala akses layanan BPJS Kesehatan. Langkah ini dinilai sejalan dengan mandat negara untuk memastikan jaminan kesehatan sebagai hak dasar seluruh rakyat Indonesia, khususnya kelompok rentan.

Other

1 week ago Said Abdullah Ungkap Komitmen Banggar DPR RI Dukung Anggaran TNI Capai Minimum Essential Force

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebutkan doktrin sistem pertahanan semesta dirumuskan oleh Jenderal (Purn) AH Nasution masih relevan diterapkan di Indonesia.

Other

3 w. ago KPK Usul Kepatuhan LHKPN Jadi Syarat Promosi dan Mutasi Pejabat Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta inspektorat atau satuan pengawas di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Other