13 h. ago DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Perlindungan ke Mahasiswa RI yang Ditahan di AS, Imbau WNI Lebih Hati

Anggota Komisi I DPR, Junico Siahaan menyoroti penahanan seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS).

Other

48 h. ago DPR Minta Kemenperin Dukung Koster Soal Larangan AMDK, Maladewa Contohnya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebijakan Gubernur Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah masih menuai pro dan kontra.

Other

60 h. ago Koster Kukuh Soal Larangan AMDK, Siap Dipanggil Pusat, Sebut Kewenangan Daerah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebijakan Gubernur Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah sampai ke telinga pemerintah pusat.

Other

64 h. ago Posisi Dubes RI untuk AS Kosong, Puan Minta Pemerintah Segera Kirim Nama ke DPR

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta Pemerintah segera menunjuk perwakilan untuk mengisi posisi Dubes RI untuk AS.

Other

4 d. ago Peserta PPDS Diduga Perkosa Pasien, Anggota DPR Minta STR dan SIP Pelaku Dicabut

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati bereaksi keras terhadap tindakan Priguna Anugerah, seorang peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), yang diduga memperkosa tiga korban dalam waktu berbeda di RS Hasan Sadikin, Bandung.

Other

5 d. ago Kecam Kasus Cabul Dokter PPDS, DPR Minta RSHS Juga Bertanggung Jawab

Kasus ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai ulah oknum namun juga melibatkan peran berbagai stakeholder. Ia pun meminta RSHS diblokir dan dikenakan denda atas adanya kasus tersebut.

Other

5 d. ago Prabowo Berencana Evakuasi 1.000 Warga Palestina, DPR Minta Hanya Sementara

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini meminta agar rencana evakuasi seribu warga Gaza, Palestina, ke Indonesia hanya bersifat sementara. 

Other

8 d. ago Legislator Nilai Larangan Produksi AMDK di Bawah 1 liter Mematikan Industri

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekarno (BHS) mengkritisi Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang melarang pengusaha memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) di bawah 1 liter.

Other

2 w. ago Soal Kasus Pembunuhan Wartawan di Banjarbaru,Anggota Komisi I DPR Minta Penyelidikan Transparan

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta penyelidikan secara menyeluruh dan transparan terhadap kasus pembunuhan Juwita, seorang jurnalis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang diduga dilakukan prajurit TNI AL.

Other

3 w. ago Ketua DPR Minta Pencabutan Moratorium PMI ke Saudi Utamakan Perlindungan Pekerja Migranamp;nbsp;

Ketua DPR RI, Puan Maharani menilai Pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

Other

3 w. ago Perusahaan Budi Daya Mutiara di NTB Datangi DPR untuk Minta Perlindungan Hukum

JPNN.com, JAKARTA - Direktur PT Sino Indo Mutiara Melliana Dewi meminta perlindungan hukum di antaranya kepada Ketua Komisi XIII DPR, Kapolri, Menko Perekonomian, Menteri Hukum, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Other

3 w. ago Jelang Arus Mudik, DPR Minta Ruas Jalan Aman Dilalui Pemudik

Anggota DPR RI dari Komisi V, Edi Purwanto mendorong agar kementerian PU dan kementerian terkait untuk mempercepat dan memastikan perbaikan jalan-jalan nasional

Other

4 w. ago Bathra DPR Minta Pemda & K/L tetap Bayar Gaji Honorer Lulus CPNS & PPPK

JPNN.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Bathra Banong meminta kepada kementerian/lembaga serta pemerintah daerah tidak menghilangkan hak-hak honorer yang telah lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Other

4 w. ago DPR Minta Pimpinan TNI Tertibkan Anggota yang Tembak 3 Polisi di Lampung

Anggota Komisi I DPR, Sukamta prihatin atas insiden penembakan oleh oknum TNI yang menyebabkan 3 personel kepolisian gugur saat menggerebek lokasi judi sabung ayam.

Other

4 w. ago Antam Menang Lawan Budi Said, DPR Minta Putusan segera Dieksekusi

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Andi Muzakkir Aqil menanggapi hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) PT Aneka Tambang, Tbk terhadap Budi Said.

Other