22 h. ago Komisi IV DPR Targetkan Revisi UU Pangan Rampung pada Juni 2026

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Kharis menegaskan akan mempercepat pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Pangan sebagai bagian dari prioritas legislasi nasional (Prolegnas) 2025.

Other

3 d. ago Di Hadapan DPR, Freeport Targetkan Produksi Emas Tembus 43 Ton Mulai 2028

PT Freeport Indonesia (PTFI) memproyeksikan produksi emas tahunan akan menembus angka 43 ton pada tahun 2028 dan 2029. Proyeksi ini sejalan dengan beroperasinya tambang baru serta pulihnya produksi tambang Grasberg pasca-insiden luncuran material basah.

Other

3 d. ago DPR Targetkan RUU Penyesuaian Pidana Disahkan Awal Bulan Depan

Komisi III DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana, dapat disahkan menjadi Undang-Undang pada awal Desember 2025.

Other

3 d. ago Jepang Tempatkan Sistem Rudal Dekat Taiwan di Tengah Ketegangan dengan China

China dibuat marah oleh pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi awal bulan ini tentang kemungkinan pengerahan militer Jepang ke Taiwan.

Other

4 d. ago Usulkan RUU Penyesuaian Pidana, Wamenkum: Sesuaikan Frasa Typo dan Keliru di KUHP Nasional

Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), resmi menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana kepada Komisi III DPR RI, Senin (24/11/2025).

Other

5 d. ago KUHAP Baru Dinilai Berisiko Langgar HAM, Komnas HAM Soroti 5 Pasal Bermasalah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap lima ketentuan berpotensi melanggar HAM dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan DPR RI pada Selasa, 18 November 2025.

Other

7 d. ago RUU Penyesuaian Pidana Harus Selesai Akhir Tahun Agar KUHP Baru Bisa Dilaksanakan

Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana harus bisa selesai disahkan menjadi undang-undang sebelum 2025 berakhir.

Other

9 d. ago Prabowo Setuju RUU KUHAP Disahkan, Pemerintah Sebut Banyak Pembaharuan Penting

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU KUHAP sebelumnya telah disetujui Rapat Paripurna DPR RI setelah pembahasannya rampung di Komisi III DPR.

Other

3 w. ago Daftar Harga BBM Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 2 November 2025

Harga BBM di SPBU Pertamina dan SPBU swasta mengalami perubahan di awal bulan ini.

Other