3 d. ago Dedi Mulyadi Bakal Proses Hukum Kades Minta THR Rp165 Juta: Sama Kayak Preman Bekasi

Kepala Desa Klapanunggal, Bogor, Ade Endang Saripudin diduga meminta tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp165 juta kepada sejumlah pengusaha.

Other

1 week ago Preman Berbaju PNS Minta THR ke Pedagang Minta Maaf, Kapolres Bekasi: Proses Hukum!

Kasus ini akan ditindak tegas secara hukum.

Other

2 w. ago Kemenkum NTB Inventarisasi Permasalahan Hukum di Polres Sumbawa Barat.

bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Dalam rangka meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan berbasis bukti dengan memanfaatkan Sistem Informasi Penelitian Kebijakan Hukum (SIPKUM), Kemenkum NTB di bawah kepemimpinan I Gusti Putu Milawati, melaksanakan kegiatan inventarisasi permasalahan hukum.

Other

3 w. ago Dukung Regulasi Berbasis Bukti untuk Lindungi Remaja di Dunia Maya, Meta Minta Proses Lebih Transparan

Simon Milner menyampaikan beberapa usulan untuk pemerintah terkait regulasi ini.

Other

3 w. ago Pemprov Jateng Sedang Menginvestigasi Kematian Atlet Taekwondo Saat Latihan

JPNN.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) sedang mengusut insiden meninggalnya atlet taekwondo berinisial ATN (16), saat menjalani latihan di Kawasan Olahraga Jatidiri, Kota Semarang, pada Rabu (5/3). ATN merupakan atlet dari Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLOP) Jateng.Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno menyampaikan proses investigasi masih berlangsung untuk mengungkap penyebab kejadian."Kami evaluasi betul, perlu segera dievaluasi apa penyebabnya, karena kemarin tidak hanya satu orang yang pingsan, ada dua orang bahkan yang tidak berpuasa. Jadi, ada masalah apa sampai seperti itu," ujar dia, Rabu (12/3).Sumarno menegaskan telah meminta Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jateng untuk menangani proses pemakaman, dan langkah-langkah lainnya pascakejadian."Penanganan sudah kami minta untuk Disporapar Jateng, dan semua proses sampai ke pemakaman sudah dilakukan," ujarnya.Dia menekankan insiden...

Other

3 w. ago Sebegini Jumlah Instansi Minta Pengangkatan Ditunda, BKN: Proses PPPK Paruh Waktu

JPNN.com - JAKARTA – Pemerintah sudah memutuskan pengangkatan PPPK 2024 diundur menjadi Maret 2026 dari jadwal sebelumnya Juli 2025.

Other