29 h. ago Pemerintah Perlu Perkuat Tata Kelola Sektor Pertambangan untuk Gaet Investasi

JPNN.com, JAKARTA - Sektor ekstraktif seperti pertambangan masih menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Other

7 d. ago Pemerintah Dinilai Perlu Bentuk Satgas Pemulihan Bencana Sumatera

Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi salah satu bencana terburuk dalam satu dekade terakhir.

Other

7 d. ago PRASASTI Sebut Pemerintah Indonesia Perlu Memperkuat Mitigasi Risiko Bencana

JPNN.com, JAKARTA - Badai Siklon Tropis yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai Siklon Tropis Senyar.

Other

8 d. ago Panas Bumi Punya Prospek Besar, Pemerintah Perlu Ambil Peran Lebih pada Eksplorasi

JPNN.com, JAKARTA - Industri panas bumi dinilai memiliki prospek baik dalam mendukung pencapaian target pemerintah dalam memperluas kapasitas pembangkit listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Other

2 w. ago Pakar UGM Sebut Radikalisasi pada Anak di Ruang Digital Masalah Nyata

JPNN.com - Dosen Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Hakimul Ikhwan mengatakan paparan ideologi radikal terhadap anak-anak di ruang digital perlu ditangani secara kolektif oleh sekolah, keluarga, pemerintah, dan masyarakat.

Other

3 w. ago Ekonom Sebut Pemerintah Perlu Mereformasi Sistem Perpajakan Berdasarkan Fatwa MUI

JPNN.com, JAKARTA - Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni menyambut baik fatwa MUI tentang pajak berkeadilan. 

Other

3 w. ago Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto buka suara soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan

Other

3 w. ago Respons Anak Buah Purbaya soal MUI Keluarkan Fatwa Pajak Berkeadilan

JPNN.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto buka suara terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi mengeluarkan fatwa soal pajak berkeadilan.

Other

3 w. ago Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk berdiskusi (tabayyun) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Fatwa Pajak Berkeadilan yang baru saja ditetapkan. Fatwa tersebut menyoroti masalah pajak yang berulang dan ketidakadilan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama yang menimpa rakyat.

Other

3 w. ago Fatwa MUI: Bumi dan Bangunan Nonkomersial Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang

Niam mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).

Other

4 w. ago Adian Minta Pemerintah Lihat Sisi Positif Thrifting: Tren Global yang Ramah Lingkungan

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menyatakan pemerintah perlu melihat fenomena thrifting secara komprehensif, tidak hanya dari sisi ilegalitas. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi para pedagang thrifting di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).

Other

last month Asrorun Niam Ingatkan Pejabat untuk Jaga Etika Bermedia Sosial

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, kembali mengingatkan pejabat publik dan masyarakat luas agar menjaga etika bermedia sosial serta tidak terburu-buru membagikan informasi yang belum terverifikasi. 

Other