15 h. ago Ekonom Sebut Pemerintah Perlu Mereformasi Sistem Perpajakan Berdasarkan Fatwa MUI

JPNN.com, JAKARTA - Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni menyambut baik fatwa MUI tentang pajak berkeadilan. 

Other

52 h. ago Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto buka suara soal fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait pajak berkeadilan

Other

3 d. ago Respons Anak Buah Purbaya soal MUI Keluarkan Fatwa Pajak Berkeadilan

JPNN.com, JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto buka suara terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang resmi mengeluarkan fatwa soal pajak berkeadilan.

Other

3 d. ago Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk berdiskusi (tabayyun) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Fatwa Pajak Berkeadilan yang baru saja ditetapkan. Fatwa tersebut menyoroti masalah pajak yang berulang dan ketidakadilan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), terutama yang menimpa rakyat.

Other

4 d. ago Fatwa MUI: Bumi dan Bangunan Nonkomersial Tak Boleh Dikenakan Pajak Berulang

Niam mengatakan, objek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan/atau merupakan kebutuhan sekunder dan tersier(hajiyat dan tahsiniyat).

Other

8 d. ago Adian Minta Pemerintah Lihat Sisi Positif Thrifting: Tren Global yang Ramah Lingkungan

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Adian Napitupulu, menyatakan pemerintah perlu melihat fenomena thrifting secara komprehensif, tidak hanya dari sisi ilegalitas. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi para pedagang thrifting di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/11).

Other

9 d. ago Asrorun Niam Ingatkan Pejabat untuk Jaga Etika Bermedia Sosial

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, kembali mengingatkan pejabat publik dan masyarakat luas agar menjaga etika bermedia sosial serta tidak terburu-buru membagikan informasi yang belum terverifikasi. 

Other

1 week ago Ekonom Sebut MBG Bisa Dongkrak Ekonomi Nasional Senilai Rp 900 Triliun

JPNN.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kerap hanya dilihat sebagai program sosial semata.

Other

1 week ago Seusai Ledakan SMAN 72, Legislator PDIP Dorong Regulasi Digital Ketimbang Pembatasan PUBG

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menganggap pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap ruang digital, terutama bagi anak dan remaja secara sistematis dengan melalui regulasi ketat.

Other

2 w. ago Kemandirian Teknologi Jadi Bentuk Nasionalisme, Komdigi Ungkap Pentingnya Pembangunan Ekosistem Digital

Pemerintah perlu membangun infrastruktur digital dan mencetak talenta untuk mewujudkan kemandirian.

Other

2 w. ago PHRI DIY: Pemerintah Tak Perlu Bangun Asrama Haji, Cukup Manfaatkan Hotel

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut gembira penetapan DIY sebagai Embarkasi Haji baru yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo.

Other

4 w. ago Harga Ayam & Telur Melambung, Waspadai Pasokan MBG Terhambat

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Yayasan Berkah Boga Gizi Mandiri Indonesia sekaligus pendiri Muning Food Academy R. A Hj. Ning Sudjito , ST, M.Si, menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi oleh SPPG atau dapur MBG, salah satunya soal kekurangan pasokan ayam dan telur ayam yang perlu diantisipasi pemerintah. 

Other

4 w. ago Nasib MUI Seusai Kemenag Bikin Komite Fatwa Halal, Nasib MUI Bagaimana?

JPNN.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) saat ini sedang menyusun pembentukan Komite Fatwa Halal. Lantas bagaimana nasib peran Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Other

4 w. ago Seusai Kemenag Bikin Komite Fatwa Halal, Nasib MUI Bagaimana?

JPNN.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) saat ini sedang menyusun pembentukan Komite Fatwa Halal. Lantas bagaimana nasib peran Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Other