60 m. ago Polisi Tangkap Pelaku Pembawa Bom Molotov di Kawasan DPRD Kota Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Sat Reskrim Polresta Malang Kota menetapkan pemuda berinisial YAP (21) warga Kabupaten Malang sebagai tersangka seusai kedapatan membawa bom molotov di kawasan DPRD Kota Malang, Senin (1/9) malam.

Other

20 h. ago Polres Subang Amankan 192 Orang Diduga Provokator Anarkistis Saat Aksi Demonstrasi Mahasiswa

jabar.jpnn.com, SUBANG - Polres Subang mengamankan 129 diduga provokator yang akan melakukan aksi anarkistis di tengah berlangsungnya unjuk rasa mahasiswa pada Senin (1/9) di gedung DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Other

20 h. ago 192 Provokator Demo di Subang Diciduk, Mayoritas Pelajar SMA

JPNN.com, SUBANG - Polisi menangkap 129 diduga provokator atau orang yang akan melakukan aksi anarkistis di tengah berlangsungnya unjuk rasa mahasiswa pada Senin (1/9) di gedung DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Other

30 h. ago Kerusuhan Demo di DPRD Temanggung, Puluhan Massa Tumbang Terkena Gas Air Mata

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Temanggung, Senin (1/9), berakhir ricuh. Bentrokan antara massa dengan aparat keamanan tak terhindarkan setelah demonstran melempari gedung dewan yang dijaga ketat TNI-Polri.

Other

47 h. ago Biodata dan Agama Bella Shofie, Artis yang Mundur dari Anggota Dewan

Selebritis Bella Shofie mengumumkan dirinya untuk mundur dari jabatan anggota DPRD Kabupaten Buru.

Other

50 h. ago Polres Ciamis Pastikan 11 Pelajar yang Terlibat Aksi Perusakan Diproses Sesuai Hukum

jabar.jpnn.com, CIAMIS - Polres Ciamis berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan anak-anak pelajar yang terlibat dalam aksi massa melakukan perusakan gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Other

58 h. ago Polresta Cirebon Perketat Pengamanan di Sejumlah Objek Vital Seusai Kerusuhan di Gedung DPRD

jabar.jpnn.com, CIREBON - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon memastikan kondisi keamanan di wilayahnya tetap terkendali dan mulai kondusif usai peristiwa kerusuhan yang terjadi di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Sabtu (30/8).

Other

59 h. ago Polisi Tetapkan 16 Tersangka dalam Kasus Perusakan Kantor DPRD Ciamis

jabar.jpnn.com, CIAMIS - Polres Ciamis menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan kantor DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan sejumlah fasilitas umum lainnya saat aksi unjuk rasa di Ciamis.

Other

63 h. ago Demi Anak, Bella Shofie Pilih Mundur Jadi Anggota DPRD Kabupaten Buru

Menariknya, keputusan mundur itu diambil Bella Shofie setelah sempat diprotes warga karena tak pernah ngantor.

Other

3 d. ago Bella Shofie Mengundurkan Diri dari Anggota DPRD, Ungkap Permintaan Maaf

Bella Shofie, umumkan telah mundur dari anggota DPRD Kabupaten Buru, Maluku. Simak selengkapnya berikut ini!

Other

5 d. ago Proses Pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Pemerintah Ikut Mengawasi

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan pembahasan hak angket terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang saat ini masih berlangsung di DPRD Kabupaten Pati.

Other

6 d. ago Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bekasi Usul Pembentukan Pansus Pendapatan Daerah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - DPRD Kabupaten Bekasi mengusulkan pembentukan panitia khusus atau pansus tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengoptimalkan potensi penerimaan untuk pembiayaan pembangunan.

Other

7 d. ago Realisasi Pendapatan Daerah Banten Capai 50,58 Persen dari Target hingga Agustus 2025

JPNN.com, SERANG - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten mencatat realisasi pendapatan Provinsi Banten hingga 25 Agustus 2025 sudah tembus Rp 5.951.902.366.116 atau 50,58 persen dari total target Rp 11.767.801.530.260.

Other

8 d. ago DPRD Kabupaten Bekasi Khawatir Program Penghapusan Tunggakan PBB Ala Dedi Mulyadi Tak Tepat Sasaran

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menyoroti kebijakan penghapusan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikeluarkan Gubernur Dedi Mulyadi kepada seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bekasi.

Other

9 d. ago DPRD Garut Siapkan Anggaran untuk Bantuan Hukum Warga Miskin, Setahun 50 Kasus

jabar.jpnn.com, GARUT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut menyiapkan anggaran untuk memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin

Other

9 d. ago Bahlil Dorong Optimalisasi Tambang untuk Pacu Pendapatan Daerah

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor pertambangan. 

Other

9 d. ago Legislator Perindo Mosleh Dorong Pemuda Karang Taruna Bangkalan Jadi Motor Pembangunan

Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Perindo yang dikenal dengan sebutan Partai Kita, Muhammad Mosleh, menegaskan pentingnya peran pemuda Karang Taruna dalam pembangunan desa serta menjaga persatuan bangsa.

Other

1 week ago Potensi Besar tapi Belum Dikelola Maksimal, Saran Legislator Partai Perindo Ferianto Raga Lawa untuk Pacu PAD Kabupaten Jayapura

Legislator Partai Perindo atau dikenal dengan Partai Kita, Ferianto Raga Lawa, mendorong pemerintah daerah Kabupaten Jayapura, Papua untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara lebih serius.

Other

1 week ago Ditjen Bina Keuda Ingatkan Daerah APBD Bukan Sekadar Dokumen Anggaran

JPNN.com, JAKARTA - Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengingatkan kepada daerah bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bukan sekadar dokumen anggaran.

Other

1 week ago Polemik Kuota Haji 2024 Era Gus Yaqut, Benarkah Melanggar Konsitusi?

jateng.jpnn.com - Penyelenggaraan ibadah haji 2024 menyisakan polemik besar yang kini bergulir di ranah hukum. Dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) era Menteri Yaqut Cholil Qoumas mencuat ke publik, memicu investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji oleh DPR RI.

Other