7 d. ago Wamenkum Ungkap 8 Gugatan Uji Materi KUHP dan KUHAP Masuk ke MK

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Edward Omar Sharif Hiariej mengungkapkan, bahwa hingga kini terdapat delapan permohonan uji materi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait regulasi hukum pidana nasional, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Other

1 week ago Habiburokhman Sebut Vonis Laras Faizati Bukti KUHP dan KUHAP Baru Berorientasi Keadilan

Habiburokhman apresiasi putusan PN Jaksel jatuhkan vonis pidana pengawasan pada terdakwa kasus penghasutan aksi demonstrasi 2025, Laras Faizati.

Other

2 w. ago Benarkah KUHP Baru Membatasi Demokrasi? Ini Penjelasan Wamenkum Edward Hiariej

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya dalam mendukung sosialisasi dan pemahaman publik terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Other

3 w. ago 5 Berita Terpopuler: Serangan Militer AS ke Venezuela Mencederai Hukum, Aturan Baru Harus Berlaku, Simak!

JPNN.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (4/1) tentang serangan militer AS ke Venezuela mencederai hukum internasional, KUHAP dan KUHP harus segera dberlalukan, hingga simak cara mencegah Super Flue. Simak selengkapnya! 

Other

3 w. ago Sekjen Propindo Dukung Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru 2026

JPNN.com, JAKARTA - Sekjen Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo), Heikal Safar menyatakan dukungan penuh terhadap pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP.

Other

3 w. ago Ketua Komisi III DPR: KUHP dan KUHAP Baru Pastikan Hanya Orang Jahat yang Dipenjara!

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan hanya orang yang benar-benar melakukan kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan KUHP dan KUHAP baru. Ia menegaskan, dalam dua undang-undang tersebut telah diatur sejumlah pasal pengaman.

Other

3 w. ago KUHP dan KUHAP Resmi Berlaku, Yusril: Indonesia Tinggalkan Hukum Pidana Kolonial

Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 pada 2 Januari 2026.

Other