3 h. ago Hardjuno Wiwoho: Jangan Korbankan Kredibilitas Bursa Demi Euforia IPO Kripto

JPNN.com, JAKARTA - Di tengah sorotan luas atas pencatatan perdana PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan berlangsung Rabu (9/7) besok, pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan arti penting menjaga integritas, governance, dan kepercayaan publik dalam momentum bersejarah ini.

Other

3 d. ago Punya Catatan Hitam, Andrew Hidayat Jadi Sorotan Menjelang IPO COIN

JPNN.com, JAKARTA - Rencana PT Indokripto Koin Semesta Tbk (COIN) melantai di bursa saham lewat penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) jadi sorotan. Pasalnya, ada sosok Andrew Hidayat di perusahaan kripto tersebut.

Other

6 d. ago Hardjuno Wiwoho Sambut Positif Pesan Presiden Prabowo Saat Peringatan HUT Ke

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyambut positif pesan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara.

Other

3 w. ago Perihal RUU Perampasan Aset, Hardjuno Minta Presiden dan DPR Cermati Gugatan Soal Perppu PUPN di MK

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat hukum sekaligus pegiat antikorupsi Hardjuno Wiwoho menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI mencermati secara seksama sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara atau Perppu PUPN.

Other

4 w. ago Legislator Ultimatum Bahlil soal Tambang Nikel di Raja Ampat, Jangan Korbankan Indonesia

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak tebang pilih dalam mengevaluasi izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Other

4 w. ago Hardjuno Wiwoho: Uji Materi Perppu Tentang PUPN Jadi Momentum Membuka Proses Penanganan BLBI

JPNN.com, JAKARTA - Pengusaha sekaligus bankir yang juga pemilik Bank Centris Internasional Andri Tedjadharma secara resmi mengajukan judicial review atau uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 49 Prp Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Other