28 h. ago KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Haiyani Rumondang, terkait dugaan pemerasan penerbitan sertifikasi K3.

Other

3 d. ago KPK Periksa WN India Sankalp Terkait Kasus Gratifikasi Batu Bara Eks Bupati Kukar

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperdalam penyidikan dugaan tindak pidana rasuah terkait gratifikasi metrik ton batu bara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Kamis (9/10), lembaga antirasuah itu memeriksa seorang warga negara asal India Sankalp Jaithalia, seorang pegawai swasta, sebagai saksi.

Other

5 d. ago Periksa Eks Bendahara Amphuri, KPK Dalami Aliran Uang Fee Percepatan Keberangkatan Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), M. Tauhid Hamdi, terkait dugaan adanya aliran dana fee percepatan keberangkatan haji.

Other

1 week ago KPK Periksa Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso Terkait Dugaan Korupsi Gas

JPNN.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara periode 2009–2011, Hendi Prio Santoso, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi kerja sama jual beli gas dengan PT Inti Alasindo Energy.

Other

2 w. ago Korupsi Kuota Haji, KPK Kembali Periksa Eks Bendahara Amphuri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Bendahara Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), H.M Tauhid Hamdi (TH). Hamdi diperiksa terkait dugaan korupsi penetapan kuota haji.

Other

2 w. ago KPK Periksa Dirjen Kemenhut Terkait Gratifikasi Eks Bupati Kukar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Planologi Kehutanan di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Ade Tri Aji Kusumah.

Other

2 w. ago Terjadi Lagi, Hakim Jonson Parancis Vonis Bebas Terdakwa Korupsi di Riau  

JPNN.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dengan nilai kerugian negara yang sebelumnya disebut mencapai Rp 1,7 miliar.

Other