9 d. ago Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

PAKAR Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menyoroti langkah Presiden ke-7 RI yang hanya menunjukkan ijazahnya kepada wartawan, meskipun tidak boleh difoto. Dia heran kenapa Jokowi tidak menunjukkan kepada Roy Suryo dkk maupun pihak lain.amp;nbsp; amp;nbsp; amp;ldquo;Dia bilang, amp;lsquo;Tapi saya enggak mau menunjukkan sama orang-orang itu,amp;rsquo; maksudnya rombongan Roy Suryo,amp;rdquo; ujar Trubus dalam perbincangan di Podcast The Daily Buzz Okezone, Senin (17/11/2025).. amp;nbsp; Trubus juga mencermati perihal ijazah Jokowi yang pernah dibawa ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan, bahkan sempat ditahan selama sekitar dua bulan. Meski begitu, tidak ada kejelasan juga mengenai perkara ini. amp;nbsp; Menurutnya, polemik ijazah ini menjadi isu yang melelahkan bagi sebagian pihak, namun membangkitkan antusiasme bagi kelompok lain. Ia menilai dinamika tersebut tidak lepas dari adanya kepentingan politik dan dukungan tertentu. amp;nbsp; amp;ldquo;Enggak mungkin enggak ada apa...

Other

1 week ago Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

DOKTOR Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi, menegaskan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo yang telah digunakan sejak awal karier politiknya merupakan dokumen publik yang sah untuk diteliti masyarakat. amp;nbsp; Bonatua mengungkapkan bahwa seluruh dokumen pendidikan Jokowi, mulai dari pencalonan Wali Kota Solo pada 2005 hingga Presiden pada 2019, telah terverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). amp;nbsp; amp;ldquo;Artinya, ijazah itu sudah menjadi milik publik. Jadi sangat sah jika publik meneliti hal-hal yang berkaitan dengan jabatan pejabat publik,amp;rdquo; ujar Bonatua dalam program Interupsi, Kamis (13/11/2025) amp;nbsp; Dia menambahkan, tanpa ijazah tersebut seseorang tidak mungkin bisa mencalonkan diri, baik sebagai wali kota maupun presiden. Bonatua juga menyinggung bahwa legitimasi akademik bisa saja memengaruhi persepsi publik dalam memilih, sehingga penting untuk memastikan keaslian dokumen tersebut secara transparan.

Other

3 w. ago Polri Diminta Tangkap Aktor Intelektual di Balik Kerusuhan Demo Jakarta

Polri didesak segera mengungkap dan menangkap aktor intelektual di balik kerusuhan demonstrasi 28??quot;31 Agustus 2025. Desakan ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, yang menilai aksi tersebut terorganisir dan bukan peristiwa spontan.

Other

3 w. ago Bonatua Silalahi Ungkap Alasan Minta Salinan Ijazah Jokowi ke Lembaga Kearsipan

Majelis Hakim Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang sengketa informasi atas gugatan yang diajukan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, Rabu (5/11/2025).

Other

3 w. ago Kasus Ijazah Jokowi: Pemohon Tolak Mediasi, Sidang Lanjut ke Pembuktian

Majelis Hakim Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, pada Rabu (5/11/2025).

Other

3 w. ago Ibas Sebut Ide Kebangsaan Harus Jadi Kebijakan yang Berdampak untuk Rakyat

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono menyampaikan ide kebangsaan harus diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat, dengan landasan moral, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi.  

Other

4 w. ago Lewat Policy Dialogue, BSKDN Dorong Penguatan Kebijakan Publik yang Inklusif & Responsif

JPNN.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) mendorong penguatan ekosistem kebijakan publik yang lebih inklusif dan responsif.

Other