1 week ago Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan

JPNN.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Rencana revisi UU Pemda, UU Pilkada dan UU Pemilu ini dimaksudkan agar bisa lebih menyelaraskan visi dan program Presiden dengan para kepala daerah. Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan Halilul Khairi mengatakan, kajian revisi UU Pemda terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu memang perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dia mencontohkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 masih menyisakan masalah.

Other

1 week ago Anggaran Gaji dan TPP PNS & PPPK 2024 Siap, Simak Pernyataan Terbaru Kepala BKN

JPNN.com - BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), memastikan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Other

1 week ago Pemkot Depok Ogah Terapkan WFA, BKPSDM: Pelayanan Publik Tetap Normal!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan fleksibilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025, tampaknya tak akan diterapkan di Kota Depok.

Other

2 w. ago Iwan Suryawan Serap Aspirasi Masyarakat Soal Tantangan Pembangunan Kota Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan menyerap aspirasi masyarakat Kota Bogor mengenai tantangan dan penyesuaian pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kota di era pemerintahan baru 2025-2030, khususnya dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025.

Other

2 w. ago Pemprov Jateng Ajukan Dana Rp 53 Miliar untuk Irigasi, Kementan Akan Lakukan Validasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tengah mengupayakan tambahan dana sebesar Rp 53 miliar dari pemerintah pusat guna memperbaiki jaringan irigasi. Keterbatasan anggaran daerah menjadi alasan utama pengajuan ini.

Other

2 w. ago Pemerintah Pusat Siapkan Bantuan Perbaikan 10.440 Sekolah, Termasuk di Kudus

jateng.jpnn.com, KUDUS - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah pusat akan memberikan bantuan anggaran perbaikan untuk 10.440 sekolah yang mengalami kerusakan di seluruh Indonesia, termasuk sejumlah sekolah di Kabupaten Kudus.

Other

2 w. ago Pemerintah Pusat Janjikan Tipping Fee PLTSa Tak Lagi Jadi Beban Pemda

JPNN.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat akan membuat regulasi agar tipping fee Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) menjadi bagian dari komponen biaya pembelian listrik oleh PLN.

Other

2 w. ago Baru 11 Pemda Salurkan THR PNS & PPPK, Menkeu Ungkap Penyebabnya

JPNN.com - JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran tunjangan hari raya (THR) untuk ASN pusat, yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Other

2 w. ago Soroti Pasal Bermasalah, Koalisi Masyarakat Sipil Geruduk Rapat RUU TNI di Hotel Mewah

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggeruduk rapat Panja RUU TNI bersama Pemerintah di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.

Other

3 w. ago Gegara Hal Ini Pemkab Bekasi Tunda Pilkades PAW di Sembilan Wilayah

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memutuskan untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) pada sembilan wilayah pedesaan di daerah itu sambil menanti kepastian regulasi dari pemerintah pusat.

Other

3 w. ago Penguatan BUMDesa Jadi Pilar Ketahanan Pangan Lewat Pelatihan Mitra Klinik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Yayasan Kita Indonesia Penggerak (KIP Foundation) bersama Payung Program Keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia meluncurkan program ketahanan pangan melalui Penguatan Desa Produktif Berbasis BUMDesa. Program itu bertujuan mendukung upaya pemerintah pusat dan Pemprov Jatim dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Other

3 w. ago Prabowo Sudah Habiskan Belanja Negara Rp211,5 Triliun di Akhir Februari 2025, untuk Apa Saja?

Belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp211,5 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun di APBN 2025.

Other

3 w. ago Pemprov Jateng Tunggu Kebijakan Pusat soal Pengangkatan CPNS & PPPK

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait penundaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Other

3 w. ago Pengangkatan CPNS & PPPK 2024 Mundur, Pemprov Jateng Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat

JPNN.com - SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunggu kebijakan dari pemerintah pusat terkait penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024.

Other

3 w. ago 4 Sekolah Rakyat Dibangun di Jateng, Dana & Guru Disiapkan Pemerintah Pusat

JPNN.com - Empat Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto akan dibangun di Jawa Tengah (Jateng).

Other

3 w. ago Program Sarapan Pagi Gratis Tak Dapat Restu Pemerintah Pusat, Pramono Anung Angkat Suara

Pramono mengatakan, program sarapan gratis telah digagas dan dilakukan sosialisasi sebelum gelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Other

3 w. ago Calon PPPK 2024 pada 1 Maret 2026 Lewat Batas Usia Pengangkatan tetap Mendapat SK

JPNN.com - BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mengikuti arahan pemerintah pusat terkait jadwal pengangkatan PPPK 2024 ditunda menjadi Maret 2026.

Other

3 w. ago Pemerintah Akan Bangun Kilang Minyak Sebesar 1 Juta Barrel per Hari

JPNN.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat akan membangun kilang minyak (refinery) dan fasilitas pendukung lainnya untuk mempercepat program hilirisasi.

Other

3 w. ago CPNS & PPPK Jogja Menghela Napas, Pengangkatan Mereka Ditunda

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terpaksa menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), sesuai arahan dari pemerintah pusat.

Other

3 w. ago Kepala BKN Sebut Penataan Honorer Terakhir Tahun Ini, Fokuskan Fresh Graduate, Gawat!

JPNN.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif mengimbau seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah tetap menganggarkan gaji honorer. 

Other