6 d. ago Badan Pengatur BUMN Disahkan, Menteri Dilarang Rangkap Jabatan

RUU BUMN disahkan menjadi UU, membentuk Badan Pengatur BUMN (BP BUMN) dan melarang menteri rangkap jabatan. UU ini juga mengatur dividen saham seri A, kesetaraan gender, dan perpajakan BUMN.

Other

7 d. ago Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi berubah menjadi Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN).

Other

1 week ago Wakil Menteri Merangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Gus Din Kornas ARPG: Harus Mundur

JPNN.com, JAKARTA - Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) Syafrudin Budiman, SIP menilai larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri atau pejabat lainnya sebagai Komisaris BUMN harus dipercepat melalui Revisi Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Other

1 week ago Tertuang Dalam RUU, Menkum Ungkap Larangan Rangkap Jabatan Wamen di BUMN

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatur terkait larangan rangkap jabatan.

Other

1 week ago Menkum: Batas Waktu Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan di BUMN Dua Tahun

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut, RUU BUMN turut mengatur larangan menteri dan wakil menteri (wamen) rangkap jabatan .

Other

1 week ago Selain Ubah Nomenklatur, DPR Larang Menteri dan Wamen Rangkap Jabatan di BUMN

Panja RUU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN sepakat melarang menteri dan wamen merangkap jabatan, baik di direksi, komisaris, maupun dewas di BUMN.

Other

2 w. ago Mensesneg Ungkap Masalah Rangkap Jabatan Bakal Dibahas di RUU BUMN

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas di Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Other

4 w. ago Segera Laksanakan Putusan MK tentang Larangan Rangkap Jabatan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) RI telah mengeluarkan putusan yang secara eksplisit mempertegas larangan bagi Wakil Menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Other