21 h. ago Pakar Sebut Penangkapan JT Penting untuk Pengembangan Kasus Nadiem

JPNN.com, JAKARTA - Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho mengatakan penangkapan Juris Tan (JT) penting untuk pengembangan perkara.

Other

66 h. ago Menkum Sebut Putusan MK Tak Berlaku Surut, Polisi di Instansi Sipil Bisa Lanjut Menjabat

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibuat pada Kamis (13/11) tidak berlaku surut.

Other

66 h. ago Menkum Sebut Putusan MK Tak Berlaku Surut, Polisi di Jabatan Sipil Bisa Lanjut

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibuat pada Kamis (13/11) tidak berlaku surut.

Other

3 d. ago KPK Pelajari Putusan MK Soal Polisi Tak Bisa Duduki Jabatan Sipil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.

Other

3 d. ago Kapolri Bentuk Pokja Kaji Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.

Other

4 d. ago Soal Putusan MK, Pakar Sebut Bukan Melarang Polisi Menjabat di Luar Institusinya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mengenai Polri menuai pro kontra. Putusan itu terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil di luar struktur kepolisian.

Other

4 d. ago PBHI Sebut Polisi Aktif Masih Bisa Jabat di Luar Institusi Sepanjang Sesuai Tupoksi

Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXII/2025 tidak melarang total polisi aktif menduduki jabatan di luar institusinya, selama jabatan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi serta merupakan penugasan Kapolri.

Other

5 d. ago PBHI: Polisi Aktif Masih Bisa Jabat di Luar Institusi, Asalkan Sesuai Tupoksi

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani meluruskan tafsir publik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXII/2025 yang dianggap melarang polisi aktif menduduki jabatan sipil di luar institusinya.

Other

5 d. ago Ketum DPP IMM Tanggapi Putusan MK Soal Larangan Anggota Polri Menduduki Jabatan Sipil, Simak

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (IMM) Riyan Betra Delza menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.

Other

6 d. ago Bonatua Silalahi: Saya Tidak Pernah Berpikir Pak Jokowi Sejahat Itu

PENGAMAT Kebijakan Publik Bonatua Silalahi buka-bukan alasan dirinya mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Bona tegas menyebut langkahnya mempertanyakan ke KPU maupun Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) semata penelitian ilmiah. amp;nbsp; Merespons kemungkinan dirinya bakal ditetapkan tersangka sebagaimana terjadi pada Roy Suryo dkk, dia terang-terangan menyebut perasaan khawatir sempat muncul. Namun, sekali lagi dia menegaskan bahwa berdasarkan telaahnya terhadap pasal-pasal yang digunakan, tidak ada satu pun yang melarang seseorang melakukan penelitian terhadap dokumen ijazah. amp;nbsp; amp;ldquo;Aku tidak pernah berpikir Pak Jokowi sejahat itu (bakal melaporkan ke polisi yang bisa berujung tersangka). Bukan aku membela, tapi aku mau fair. Ada gak (aturan melarang orang meneliti ijazah)?,amp;rdquo; katanya dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Selasa (11/11/2025).amp;nbsp;amp;nbsp; amp;nbsp; Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah ketika hasil peneliti...

Other

6 d. ago Bagaimana Aturan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Berdasarkan Undang

Margarito juga menilai bahwa putusan Mahkamah yang baru-baru ini keluar tidak mengubah secara fundamental dasar hukum penempatan anggota Polri di luar institusinya.

Other

6 d. ago Soal Putusan MK, Legislator Tegaskan Polisi Aktif di Instansi Sipil Harus Pensiun

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri segera menyesuaikan diri setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Other

6 d. ago Putusan MK soal Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil, Begini Kata Akademisi

Pembatasan jabatan sipil bagi TNI dinilai wajar, namun tidak seharusnya diberlakukan pada Polri yang secara konstitusional dikategorikan sebagai institusi sipil.

Other

6 d. ago Putusan MK soal Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil Tuai Sorotan

Sebelumnya, Polri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil.

Other

7 d. ago DPR Pelajari Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri.

Other

1 week ago Pakar Transportasi Sebut Angkutan Umum Lebih Mendesak Dibanding Kereta Cepat ke Surabaya

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pembenahan transportasi umum yang terintegrasi di kawasan perkotaan dan perdesaan jauh lebih mendesak untuk direalisasikan, dibanding wacana perpanjangan kereta cepat hingga Surabaya.

Other

2 w. ago Puan: Pimpinan Harus Tindaklanjuti Putusan MKD Soal 5 Anggota DPR yang Langgar Kode Etik

Ketua DPR Puan Maharani menghormati keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap 5 anggota dewan. Dia memastikan, pimpinan DPR akan memindaklanjuti putusan tersebut.

Other

2 w. ago Raperda KTR Rampung, Merokok Dilarang di Lingkungan Pendidikan

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyebut kawasan tanpa rokok (KTR) seperti yang tercantum dalam rancangan peraturan daerah (raperda) bukan melarang aktivitas merokok.

Other

2 w. ago Pakar Sebut Swasembada Energi Dimulai dari Timur Indonesia, NTT Siap Suplai EBT

JPNN.com, JAKARTA - Kebijakan energi nasional di bawah kendali Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dinilai telah selaras dengan arah kebijakan pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Asta Cita.

Other

2 w. ago Pakar Iklan Sebut Klaim Aqua Bersumber dari Air Pegunungan Tidak Salah

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Badan Musyawarah Etika Dewan Periklanan Indonesia Hery Margono angkat bicara terkait klaim Aqua sebagai air minum dalam kemasan (AMDK) yang bersumber dari air pegunungan.

Other