46 h. ago Soroti Pengaturan Penyidik TNI Dalam RUU KKS, KMS: Ancam Demokrasi dan Negara Hukum

JPNN.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) menyoroti pengaturan penyidik TNI dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).

Other

4 d. ago Koalisi Masyarakat Sipil: Kembalikan Militer ke Barak, Akhiri Multifungsi dan Impunitas

JPNN.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada TNI yang akan berusia 80 tahun pada 5 Oktober 2025. Sejak kelahirannya, TNI telah menjadi salah satu institusi penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Other

9 d. ago Dihadapan Jenderal Sigit, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Kritik dan Harapan untuk Polri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengundang langsung koalisi masyarakat sipil dalam dialog publik bertema ?? Penyampaian Pendapat di Muka Umum: Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkis Menjadi Tanggung Jawab Hukumrdquo; di PTIK, Senin (29/9/2025).

Other

9 d. ago Kapolri Libatkan Koalisi Sipil dalam Penanganan Demo Anarkis

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri akan melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam penanganan aksi demonstrasi yang berujung anarkis.

Other

9 d. ago Gelar Dialog Publik Bareng Koalisi Masyarakat Sipil, Kapolri: Serap Aspirasi untuk Jaga Ruang Demokrasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, kegiatan dialog publik yang menghadirkan koalisi masyarakat sipil serta lembaga lainnya, bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi, kritik dan saran untuk kebaikan institusi Polri ke depannya.

Other

1 week ago Kapolri Undang Koalisi Masyarakat Sipil Beri Masukan untuk Reformasi Polri

JPNN.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuknya akan segera meminta masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil. Hal ini merupakan bagian dari upaya menampung harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Other

2 w. ago Ribuan Petani Kepung DPR, Jenderal Polri Ini Mendadak Temui Massa Sambil Membawa Tumpeng

Polda Metro Jaya melakukan pengamanan secara humanis dalam aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional di Gedung DPR,

Other

2 w. ago Massa Demo Hari Tani Kepung Gedung DPR, Bawa Hasil Bumi hingga Pukul Kentongan Beramai

Sambil membentangkan spanduk, mereka berjalan beriringan ke depan gerbang utama Kompleks Parlemen. Di samping itu, mereka juga sembari memukul kentongan.

Other

2 w. ago 9.498 Personel Gabungan Dikerahkan Jaga Demo Hari Tani di DPR

Sebanyak 9.498 personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemda dikerahkan untuk menjaga demonstrasi memperingati Hari Tani Nasional di Gedung DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Other

2 w. ago Puan Pastikan RUU Ketenagakerjaan Integrasikan Perlindungan Buruh

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan komitmen untuk menciptakan perlindungan yang adil bagi pekerja saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung DPR, Senin.

Other

2 w. ago Temui Puan Maharani, Serikat Pekerja Desak Pengesahan RUU Ketenagakerjaan

Aliansi buruh mendesak DPR, khususnya Puan Maharani, untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Tuntutan ini disampaikan saat audiensi di Gedung DPR/MPR, Jakarta, dengan ribuan buruh dari berbagai daerah hadir dalam aksi tersebut.

Other

2 w. ago Cegah Anarko Buat Rusuh saat Demo di DPR, Polisi Sekat Massa di Stasiun Cikarang

Penyekatan ini dilakukan mencegah anarko ikut dalam aksi demo buruh di depan Gedung DPR/MPR.

Other

2 w. ago Publik Desak TNI Ditarik dari DPR, Lemkapi: Serahkan Pengamanan ke Petugas Internal

Situasi keamanan di kawasan Gedung DPR RI kini dinilai sudah kondusif. Koalisi masyarakat sipil meminta agar prajurit TNI yang masih berjaga segera ditarik, guna menghindari polemik di tengah masyarakat.

Other

2 w. ago Panja Daya Saing Industri Diharapkan Jawab Kebutuhan Pasar Global

JPNN.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, mengatakan Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri harus mampu menghasilkan terobosan kebijakan nyata yang berpihak pada pelaku industri dan ekonomi rakyat. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat eselon I Kementerian Perindustrian RI dan Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR RI, Selasa (16/9).

Other

3 w. ago Tak Ikut Demo di DPR, Komunitas Ojol Jakut Tolak Penurunan Komisi Jadi 10%

JPNN.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi ojek online (ojol) di depan Gedung DPR RI pada Rabu (17/9/2025) berlangsung sepi.

Other

3 w. ago Prajurit TNI Jaga DPR, Legislator Hugo Pareira: Pihak Keamanan Lebih Tahu Kapan Ditarik

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyebut TNI tentu punya penilaian tersendiri ketika instansi militer itu tetap mengerahkan prajurit menjaga area Kompleks Parlemen.

Other

3 w. ago Soal TNI Jaga Gedung DPR, Masyarakat Sipil Minta Prabowo Mengoreksi Menhan Sjafrie

JPNN.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil menyarankan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk fokus menguatkan TNI di bidang yang seusai tugas pokok.

Other

3 w. ago TNI Jaga Gedung DPR, Koalisi Masyarakat Sipil: Melawan Kehendak Rakyat

JPNN.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil menilai langkah pengerahan prajurit TNI untuk mengamankan DPR RI seperti disampaikan Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin, bertabrakan dengan Tuntutan Rakyat 17+8.

Other

3 w. ago Koalisi Sipil Gugat Fadli Zon ke PTUN Soal Penyangkalan Tragedi Mei 1998

JPNN.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas secara resmi menggugat Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Kamis (11/9). Gugatan bernomor perkara 303/G/2025/PTUN-JKT tersebut menyoal pernyataan Fadli Zon yang dinilai meremehkan laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998.

Other

4 w. ago Koalisi Masyarakat Sipil Desak Prabowo Akhiri Rangkap Jabatan Menko Polkam dan Menhan

JPNN.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden segera mengakhiri rangkap jabatan Menteri Pertahanan (Menhan) yang merangkap sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolkam). Mereka menilai penggabungan dua jabatan strategis ini dalam satu tangan berisiko tinggi menimbulkan penumpukan wewenang dan mengancam kehidupan demokrasi.

Other