21 h. ago Perpol soal Polisi Duduki Jabatan Sipil, Menko Yusril: Masih Kita Kaji!

Dia menegaskan, bahwa apapun yang berkaitan dengan semangat reformasi kepolisian pastinya akan dibahas dan digodok untuk nantinya dihasilkan sebuah rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden.

Other

40 h. ago Perpol soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Dinilai Tak Langgar Putusan MK, Begini Penjelasannya!

Beleid ini mengatur polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil di luar institusi Polri.

Other

65 h. ago 2 Matel Tewas Dikeroyok Polisi, DPR Minta Aturan Tagih Utang Lewat Debt Collector Direvisi

Anggota Baleg DPR ini meminta untuk mengembalikan penagihan utang kepada kreditur atau pelaku usaha jasa keuangan tanpa pihak ketiga.

Other

4 d. ago Alasan Mahfud MD Sebut Perpol 10/2025 Bertentangan dengan Putusan MK

JPNN.com - Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Prof Mahfud MD menyebut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perpol Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Other

4 d. ago Perkap Jenderal Listyo Ini Disebut Tak Berdasar Hukum, Menabrak Konstitusi

JPNN.com - Pakar hukum tata negara Mahfud MD menyebutkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan konstitusi di Indonesia. 

Other

4 d. ago Aturan Polisi Boleh Jabat 17 Jabatan Sipil, Mahfud MD: Bertentangan dengan UU

JPNN.com, JAKARTA - Profesor hukum tata negara, Mahfud MD merespons soal Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang memungkinkan 17 jabatan sipil diduduki oleh anggota Polri.

Other

9 d. ago Kakanwil Lantik PPNS, Notaris Pengganti & Ahli Madya, Pesannya Tegas

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Notaris Pengganti Kota Mataram, serta Pejabat Nonmanajerial, Senin (8/12).

Other

2 w. ago Eks Kapolri Badrodin Kritik Kultur Militeristik: Polisi Belum Sepenuhnya Sipil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Badrodin Haiti menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian.

Other

3 w. ago Revisi UU ASN Melindungi Karier PNS, Sekda & Kadis Ditentukan Presiden, Hilangkan Nonjob

JPNN.com - JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) melindngi karier pegawai negeri sipil (PNS) terutama yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau eselon II. JPT pratama dinilai seringkali diobok-obok kepala daerah setiap kali pilkada.

Other

3 w. ago Soal Putusan MK, Polisi Dinilai Harus Posisikan Diri sebagai Penjaga Keamanan

Pasca-keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Polri wajib menjalankan putusan mengenai anggota Polri yang duduk di jabatan sipil harus kembali ke institusi kepolisian.

Other

4 w. ago Polisi Dilarang Duduki Jabatan Sipil Dinilai Bisa Ciptakan Kesenjangan Sistem Birokrasi

Putusan MK yang membatasi ruang gerak anggota Polri aktif di jabatan sipil, tidak mencerminkan asas keadilan.

Other

4 w. ago Butuh Polri di Kemenhut, Menteri Raja Juli Ungkap Sederet Alasannya!

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan jika Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membutuhkan anggota Polri. Kendati dirinya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Other

4 w. ago Raja Juli Tegaskan Butuh Dukungan Personel Polri di Kemenhut, Ini Alasannya

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Other

4 w. ago Pakar Hukum: Tak Ada Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil Selama Terkait Tugasnya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait kepolisian menuai polemik. Namun, semua pihak diminta untuk memahaminya secara lengkap dan utuh agar tidak terjadi multitafsir hingga menimbulkan kesalahpahaman.

Other

4 w. ago Menkum Sebut Putusan MK Tak Berlaku Surut, Polisi di Jabatan Sipil Bisa Lanjut

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibuat pada Kamis (13/11) tidak berlaku surut.

Other

4 w. ago Menkum: Polisi di Jabatan Sipil Sebelum Putusan MK Tak Perlu Mundur

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berpandangan anggota Polri yang sudah duduk di jabatan sipil sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu mundur.

Other

4 w. ago Menteri Hukum Bilang Polisi yang Terlanjur Duduk di Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan anggota Polri yang terlanjur sudah duduk di jabatan sipil tak perlu mundur.

Other

4 w. ago Menteri Hukum Bilang Polisi Telanjur Duduk di Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan anggota Polri yang telanjur duduk di jabatan sipil tak perlu mundur.

Other

last month Ini Reaksi Mabes Polri Merespons Putusan MK Larang Polisi Aktif Menduduki Jabatan Sipil

JPNN.com - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) segera berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk menghindari multitafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil.

Other

last month Polri: Penugasan Anggota di Jabatan Sipil Berdasarkan Keputusan Presiden

Polri memberikan penjelasan terkait penugasan anggotanya yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Other