31 h. ago Perpol 10/2025 yang Dibuat Kapolri Jadi Polemik, Menko Yusril Perlu Koordinasi

JPNN.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri akan membahas lebih lanjut polemik terkait Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.

Other

33 h. ago Perpol soal Polisi Duduki Jabatan Sipil, Menko Yusril: Masih Kita Kaji!

Dia menegaskan, bahwa apapun yang berkaitan dengan semangat reformasi kepolisian pastinya akan dibahas dan digodok untuk nantinya dihasilkan sebuah rekomendasi yang akan diserahkan kepada Presiden.

Other

52 h. ago Perpol soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Dinilai Tak Langgar Putusan MK, Begini Penjelasannya!

Beleid ini mengatur polisi aktif dapat menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil di luar institusi Polri.

Other

57 h. ago Soal Perpol 10/2025, Analis Ini Menilai Langkah Kapolri Sudah Konstitusional

JPNN.com - Analis kebijakan publik dan politik nasional Nasky Putra Tandjung menilai langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia atau Perpol Nomor 10 Tahun 2025 sudah tepat dan konstitusional.

Other

3 d. ago Pemain Curhat Usai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Shin Tae

Shin Tae-yong mengaku ada beberapa pemain Timnas Indonesia curhat kepadanya usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026.

Other

5 d. ago Aturan Polisi Boleh Jabat 17 Jabatan Sipil, Mahfud MD: Bertentangan dengan UU

JPNN.com, JAKARTA - Profesor hukum tata negara, Mahfud MD merespons soal Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 yang memungkinkan 17 jabatan sipil diduduki oleh anggota Polri.

Other

1 week ago Kakanwil Lantik PPNS, Notaris Pengganti & Ahli Madya, Pesannya Tegas

bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Notaris Pengganti Kota Mataram, serta Pejabat Nonmanajerial, Senin (8/12).

Other

2 w. ago Eks Kapolri Badrodin Kritik Kultur Militeristik: Polisi Belum Sepenuhnya Sipil

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Badrodin Haiti menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian.

Other

3 w. ago Revisi UU ASN Melindungi Karier PNS, Sekda & Kadis Ditentukan Presiden, Hilangkan Nonjob

JPNN.com - JAKARTA - Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) melindngi karier pegawai negeri sipil (PNS) terutama yang menduduki jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama atau eselon II. JPT pratama dinilai seringkali diobok-obok kepala daerah setiap kali pilkada.

Other

3 w. ago Menteri Yusril Saja Heran Masyarakat Pilih Lapor Damkar Bandingkan Polisi

JPNN.com, MAKASSAR - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengisi kuliah umum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Senin (24/11).

Other

3 w. ago Soal Putusan MK, Polisi Dinilai Harus Posisikan Diri sebagai Penjaga Keamanan

Pasca-keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Polri wajib menjalankan putusan mengenai anggota Polri yang duduk di jabatan sipil harus kembali ke institusi kepolisian.

Other

4 w. ago Polisi Dilarang Duduki Jabatan Sipil Dinilai Bisa Ciptakan Kesenjangan Sistem Birokrasi

Putusan MK yang membatasi ruang gerak anggota Polri aktif di jabatan sipil, tidak mencerminkan asas keadilan.

Other

last month Butuh Polri di Kemenhut, Menteri Raja Juli Ungkap Sederet Alasannya!

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan jika Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membutuhkan anggota Polri. Kendati dirinya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Other

last month Raja Juli Tegaskan Butuh Dukungan Personel Polri di Kemenhut, Ini Alasannya

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan anggota Polri menduduki jabatan sipil.

Other

last month Pakar Hukum: Tak Ada Larangan Polisi Isi Jabatan Sipil Selama Terkait Tugasnya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait kepolisian menuai polemik. Namun, semua pihak diminta untuk memahaminya secara lengkap dan utuh agar tidak terjadi multitafsir hingga menimbulkan kesalahpahaman.

Other

last month Menkum Sebut Putusan MK Tak Berlaku Surut, Polisi di Jabatan Sipil Bisa Lanjut

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang dibuat pada Kamis (13/11) tidak berlaku surut.

Other

last month Menkum: Polisi di Jabatan Sipil Sebelum Putusan MK Tak Perlu Mundur

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas berpandangan anggota Polri yang sudah duduk di jabatan sipil sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu mundur.

Other

last month Menteri Hukum Bilang Polisi yang Terlanjur Duduk di Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan anggota Polri yang terlanjur sudah duduk di jabatan sipil tak perlu mundur.

Other

last month Menteri Hukum Bilang Polisi Telanjur Duduk di Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan anggota Polri yang telanjur duduk di jabatan sipil tak perlu mundur.

Other

last month Ini Reaksi Mabes Polri Merespons Putusan MK Larang Polisi Aktif Menduduki Jabatan Sipil

JPNN.com - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) segera berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk menghindari multitafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terkait polisi aktif tidak boleh mengisi jabatan sipil.

Other