1 week ago Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan

JPNN.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Rencana revisi UU Pemda, UU Pilkada dan UU Pemilu ini dimaksudkan agar bisa lebih menyelaraskan visi dan program Presiden dengan para kepala daerah. Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan Halilul Khairi mengatakan, kajian revisi UU Pemda terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu memang perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dia mencontohkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 masih menyisakan masalah.

Other

1 week ago Iwakum Nilai Larangan Siaran Langsung Sidang dalam Revisi KUHAP Langgar Asas Persidangan Terbuka

JPNN.com, JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menentang larangan siaran langsung persidangan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Larangan ini dinilai bertentangan dengan asas persidangan terbuka yang dijamin hukum.  

Other

1 week ago Demo Tolak UU TNI di Grahadi Surabaya Dibuka dengan Bakar Ban & Aksi Teatrikal

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan elemen masyarakat yang tergabung dalam Front Anti-Militerisme (FAM) yang melakukan aksi demontrasi tolak revisi Undang-undang Tentara Negara Republik (UU TNI) mulai berdatangan ke gedung negara Grahadi Surabaya, Senin (24/3).

Other

1 week ago RUU KUHAP Bolehkan Lapor Polisi Via Medsos, Sahroni: Mudah dan Antipungli!

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan adanya terobosan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), salah satunya tentang laporan polisi.

Other

1 week ago Revisi KUHAP, Ahmad Sahroni Sebut Masyarakat Bisa Lapor Polisi Via Medsos

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan dalam revisi KUHAP diatur masyarakat dapat membuat laporan polisi melalui media sosial (medsos). 

Other

2 w. ago Masyarakat Sipil Anggap UU TNI Bermasalah dan Akan Kembalikan Dwifungsi Militer

DPR RI resmi mengesahkan revisi undang-undang TNI menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna yang digelar hari ini (20/03). 

Other

2 w. ago RUU TNI Disahkan Jadi UU, Sekjen KOPI Kecam Segala Bentuk Aksi Kekerasan yang Mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa

JPNN.com, JAKARTA - Stop Aksi Kekerasan Ketika Koalisi Masyarakat Sipil Gagal Dalam Perang Argumentasi Terkait Bangkitnya Peran Sospol TNI di Balik Revisi UU TNI

Other

2 w. ago Polisi Pukul Mundur Massa Aksi Tolak Revisi UU TNI dari Gedung DPR RI

Polisi memukul mundur elemen mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi unjuk rasa revisi UU TNI dari depan Gedung DPR RI, Senayan

Other

2 w. ago Lewat Pagar Roboh, Mahasiswa Coba Terobos Masuk ke Gedung DPR RI

Elemen mahasiswa yang tergabung dalam massa aksi unjuk rasa penolakan revisi UU TNI masih menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPR RI

Other

2 w. ago Dukung Revisi KUHAP, Akademisi Unusia Harap Kuasa Penyidikan Tetap di Bawah Kepolisian

JPNN.com, JAKARTA - Akademisi Fakultas Hukum Unusia Erfandi menyoroti pengaturan penyidikan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Other

2 w. ago Kenapa Sidang Tom Lembong Dilarang Siaran Langsung? Ini Penjelasan Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengungkapkan pihaknya yang melarang sidang dugaan korupsi impor gula disiarkan secara langsung

Other

2 w. ago Perlindungan Saksi dan Korban Masih Lemah, Pemerintah Harus Perkuatkan LPSK

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon mendorong penguatan dan perluasan kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini disampaikan Rapidin dalam rangka menyikapi proses revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang sedang berlangsung di Senayan.

Other

2 w. ago RUU TNI Tetap Disahkan Besok, Komisi I: Soal Pro & Kontra Hal Lumrah

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut kemungkinan Revisi Undang-Undang TNI akan disahkan dalam Rapat Paripurna menjadi peraturan resmi pada Kamis (20/3).

Other

2 w. ago Seluruh Fraksi Komisi I DPR Sepakat Bawa RUU TNI ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

JPNN.com, JAKARTA - Seluruh fraksi di Komisi I DPR RI menyepakati Revisi UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 bisa disahkan dalam rapat paripurna terdekat untuk menjadi peraturan resmi.

Other

2 w. ago Puan Maharani: TNI Hanya Mengisi 15 Jabatan, Selain Itu Harus Mundur

JPNN.com, JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyebut perluasan penempatan prajurit TNI aktif di luar organisasi induk sangat tegas tertuang dalam Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004.

Other

last month Hotman Paris Disebut Langsung Bertolak ke Singapura Seusai Sidang Melawan Razman

JPNN.com, JAKARTA - Sidang lanjutan pemeriksaan saksi dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Razman Arif Nasution terhadap Hotman Paris Hutapea kembali gelar.

Other