4 d. ago PRASASTI Sebut Pemerintah Indonesia Perlu Memperkuat Mitigasi Risiko Bencana

JPNN.com, JAKARTA - Badai Siklon Tropis yang melanda Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dikenal sebagai Siklon Tropis Senyar.

Other

5 d. ago Seskab Teddy Sebut Pemerintah Serius Tangani Bencana, Pakar: Sinyal Evaluasi Kabinet

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana tiga provinsi di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Other

5 d. ago Seskab Teddy Sebut Pemerintah Serius Tangani Bencana Sumatera, Pengamat: Momentum Evaluasi

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani bencana tiga provinsi di Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Other

7 d. ago Banjir dan Longsor di Sumatera, 7 Subyek Hukum Kini Disegel Kemenhut

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembaruan penindakan terhadap subyek hukum yang diduga menjadi penyebab banjir dan longsor di Sumatera. Setelah sebelumnya menyegel empat subyek hukum, kini Kementerian Kehutanan kembali menyegel tiga subyek hukum tambahan.

Other

9 d. ago Pemerintah Sebut Metadata Jadi Kunci Validitas dan Pembaruan Informasi

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas, validitas, dan integritas informasi di lingkungan BSKDN.

Other

9 d. ago Sekretaris BSKDN: Standar Data dan Metadata jadi Kunci Validitas & Pembaruan Informasi

JPNN.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) menegaskan pentingnya penerapan standar data dan metadata sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas, validitas, dan integritas informasi di lingkungan BSKDN.

Other

1 week ago Abdul Rahman Farisi Sebut Pemerintah Harus Siapkan Pemulihan Ekonomi untuk Sumatera

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, mendorong pemerintah pusat untuk segera menyiapkan Paket Kebijakan Ekonomi Pemulihan bagi wilayah di Sumatera yang terdampak bencana.

Other

2 w. ago HMI Desak Pemerintah Hentikan Pembaruan HGU PT Socfindo dan Audit Total Lahan

JPNN.com, JAKARTA - Wasekjen Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Alwi Hasbi Silalahi mendesak pemerintah untuk menghentikan proses pembaruan Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo.

Other

2 w. ago Ekonom Sebut Pemerintah Perlu Mereformasi Sistem Perpajakan Berdasarkan Fatwa MUI

JPNN.com, JAKARTA - Ekonom Pusat Kajian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan Universitas Binawan, Farouk Abdullah Alwyni menyambut baik fatwa MUI tentang pajak berkeadilan. 

Other

3 w. ago Suzuki Grand Vitara Terbaru Meluncur di GJAW 2025, Dibanderol Rp416 Juta

Suzuki Indonesia meluncurkan Grand Vitara dengan sejumlah pembaruan pada Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang. Pembaruan tersebut meliputi interior dan eksterior.

Other

3 w. ago Prabowo Setuju RUU KUHAP Disahkan, Pemerintah Sebut Banyak Pembaharuan Penting

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU KUHAP sebelumnya telah disetujui Rapat Paripurna DPR RI setelah pembahasannya rampung di Komisi III DPR.

Other