21 h. ago Honorer Kesulitan Cetak Kartu Ujian PPPK Tahap 2, Kepala BKN Beri 3 Solusi

JPNN.com - JAKARTA - Honorer masih kesulitan mencetak kartu ujian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahap 2. Padahal, tes PPPK tahap 2 bakal dimulai 22 April sampai 16 Mei 2025.

Other

23 h. ago Proyek SRRL Bakal Dimulai 2027, Pembiayaan Sepenuhnya Dari Pemerintah Pusat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya menyambut baik rencana pengoperasian Surabaya Regional Railway Line (SRRL), yang diperkirakan dimulai pada tahun 2027.

Other

3 d. ago Pemerintah Tutup 343 Lokasi Open Dumping, Menteri LH: Kalau Bandel, Bisa Kena Pidana

jateng.jpnn.com, SOLO - Pemerintah pusat makin tegas soal urusan sampah. Kali ini, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan penutupan paksa terhadap 343 lokasi pembuangan sampah terbuka (open dumping) di seluruh Indonesia.

Other

3 d. ago Menteri LH Minta Percepatan Proyek Sampah ke Listrik di TPA Putri Cempo Solo

jateng.jpnn.com, SOLO - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pemerintah pusat serius menangani masalah sampah yang masih jadi momok lingkungan di berbagai daerah.

Other

5 d. ago Kecelakaan Lagi di MotoGP Qatar 2025, Jorge Martin Disarankan Lebih Bersabar

Jorge Martin Diminta Lebih Bersabar untuk Pulih Sepenuhnya dari Cedera.

Other

5 d. ago Isu Pemekaran Provinsi Menguat, Pemprov Jateng Sebut Tak Ada Urgensinya

JPNN.com, SOLO - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menanggapi beredarnya isu pemekaran wilayah yang ramai dibicarakan di layanan aplikasi WhatsApp.Isu ini menyebutkan sejumlah kabupaten dan kota di Jateng akan dimekarkan menjadi provinsi baru.Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jateng Sujarwanto Dwiatmoko menyebut sama sekali tidak memiliki rencana, kepentingan, maupun urgensi untuk membahas pemekaran wilayah."Kami tidak sedang berpikir penambahan provinsi, tidak sedang pikir seperti itu. Jadi, khazanah-khazanah di sini biar sajalah," kata Sujarwanto saat dikonfirmasi di Kota Semarang, Rabu (16/4).Dia menegaskan tidak ada arahan atau instruksi dari pemerintah pusat terkait pembentukan provinsi baru di Jateng."Tidak ada kepentingannya, tidak ada maksudnya, tidak ada urgensi yang sedang kami pikirkan untuk itu. Kedua, tidak juga ada perintah nasional untuk memikirkan itu," katanya.Pihaknya menegaskan Pemprov Jateng tetap fokus pada upay...

Other

6 d. ago DPR RI Bereaksi Banyak Bule Bikin Ulah di Bali, Sebut Pengawasan WNA Lemah

bali.jpnn.com, JAKARTA - Ulah bule Amerika Serikat Mitchell McMahon, 27, merusak fasilitas Klinik Nusa Medika Pratama di Jalan Labuan Sait, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Sabtu (12/4) pagi pukul 05.00 WITA memancing perhatian pemerintah pusat.

Other

7 d. ago Koster Kukuh Soal Larangan AMDK, Siap Dipanggil Pusat, Sebut Kewenangan Daerah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kebijakan Gubernur Wayan Koster menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah sampai ke telinga pemerintah pusat.

Other

7 d. ago Penanganan Guru akan Diambil Alih Pusat, Mendikdasmen Abdul Mu’ti Beri Penjelasan Begini

JPNN.com - JAKARTA - Penanganan tata kelola guru, mulai dari perekrutan, pembinaan hingga distribusi atau penempatan akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Other

8 d. ago Tekad Koster Sudah Bulat, Tolak Program KB Dua Anak di Bali, Ada Alasan Baru

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tekad Gubernur Bali Wayan Koster menolak program keluarga berencana (KB) dua anak yang digagas pemerintah pusat sudah bulat.

Other

9 d. ago Pemda Tak Ajukan PPPK Paruh Waktu dari Honorer R2/R3 Harus Disanksi

JPNN.com, JAKARTA - Pemda yang tidak mengajukan usulan PPPK paruh waktu dari honorer R2/R3 harus disanksi. Tanpa sanksi tegas, kebijakan pemerintah pusat untuk menuntaskan honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mandek.

Other

2 w. ago Curhat Galiech Rahardja Belum Move On dari Asri Welas, Menangis Lihat Keluarga Orang Makan Bareng di Restoran

Galiech Ridha Rahardja mengaku belum sepenuhnya move on setelah bercerai dari Asri Welas pada 23 Januari 2025 lalu.

Other

2 w. ago Ahmad Luthfi Optimistis Jateng Mampu Memenuhi Target Produksi 11,8 Juta Ton Padi

JPNN.com - SUKOHARJO - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi optimistis dapat memenuhi target produksi padi 11,8 juta ton yang diberikan pemerintah pusat pada 2025.

Other

3 w. ago Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan

JPNN.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini sedang mengkaji kemungkinan revisi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Termasuk Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu). Rencana revisi UU Pemda, UU Pilkada dan UU Pemilu ini dimaksudkan agar bisa lebih menyelaraskan visi dan program Presiden dengan para kepala daerah. Dekan Fakultas Manajemen Ilmu Pemerintahan Halilul Khairi mengatakan, kajian revisi UU Pemda terkait pelaksanaan Pilkada dan Pemilu memang perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah. Dia mencontohkan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 masih menyisakan masalah.

Other

4 w. ago Anggaran Gaji dan TPP PNS & PPPK 2024 Siap, Simak Pernyataan Terbaru Kepala BKN

JPNN.com - BULUNGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), memastikan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Other

4 w. ago Dukung SRRL, Pemkot Surabaya Bakal Bangun Flyover dan Underpass

JPNN.com - SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meastikan pihaknya mendukung Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN).

Other

last month Pemkot Depok Ogah Terapkan WFA, BKPSDM: Pelayanan Publik Tetap Normal!

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan fleksibilitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) pada 24-27 Maret 2025, tampaknya tak akan diterapkan di Kota Depok.

Other