22 h. ago Komentar Wamendagri Bima Arya soal Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

35 h. ago Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Berpotensi Melanggar Konstitusi

JPNN.com - PONOROGO - Anggota DPR RI Supriyanto mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Supriyanto menilai bahwa putusan MK tersebut berpotensi melanggar konstitusi.

Other

44 h. ago Heru Tjahjono: MBG Bukan Cuma Atasi Stunting, Tetapi Bikin Rakyat Sejahtera

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat melalui DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) mulai disosialisasikan di berbagai daerah.

Other

52 h. ago Legislator Gerindra: MK Seharusnya Jaga Konstitusi, Bukan Bikin Aturan Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah menuai kritik dari kalangan legislatif.

Other

55 h. ago Wamendagri Bima Arya Berkata Begini soal Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

JPNN.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

3 d. ago MK Harus Beri Penjelasan Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

JPNN.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) didorong memberikan penjelasan secara rinci perihal putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal, karena dinilai menuai polemik.

Other

3 d. ago Komnas HAM Dukung Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Ungkit 181 Kasus Kematian

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

3 d. ago Putusan MK Soal Pemilu, Komisi II DPR Sebut Tidak Otomatis Bisa Dilaksanakan

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2024, yang pisahkan pemilu nasional dan daerah tak bisa langsung dilaksanakan. Bahkan, ia menganggap putusan itu telah inkonsistensi.

Other

4 d. ago Martin Tumbelaka Soroti Dilema Konstitusional Putusan MK tentang Pemilu

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka menyoroti dilema konstitusional yang muncul pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah.

Other

4 d. ago NasDem Nilai Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Melanggar Konstitusi, PKB: Terus Mau Apa?

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu nasional dan daerah dipisah pada dasarnya final dan mengikat.

Other

4 d. ago Anggota DPD Soroti Potensi Pembengkakan Anggaran Pascaputusan MK Soal Pemilu

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komite I DPD RI Paul Finsen Mayor menyatakan keprihatinannya atas putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Senator asal Papua Barat Daya ini menilai keputusan tersebut berpotensi memicu pembengkakan anggaran dan praktik jual beli jabatan.

Other

4 d. ago Waketum Perindo Apresiasi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional

Wakil Ketua Umum (Waketum) II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Other

5 d. ago Dukung Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Komnas HAM Ungkit 181 Kematian

JPNN.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

5 d. ago Soroti Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sahroni: Aneh, Abaikan Prinsip Kepastian Hukum

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

6 d. ago Fraksi di DPR Bakal Berembuk Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

JPNN.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan perwakilan fraksi-fraksi partai di parlemen akan bertemu setelah menerima masukan pemerintah dan wakil masyarakat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

7 d. ago DPR Akan Cermati Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Puan: Lihat Efeknya ke UU dan Parpol

Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, pihaknya belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

7 d. ago Demokrasi dan Kepemimpinan Berkualitas: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

JPNN.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah patut menjadi bahan evaluasi besar.

Other

8 d. ago MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Komnas HAM: Cegah Kematian Petugas KPPS!

Putusan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan pihaknya ke pemerintah dan DPR.

Other

8 d. ago Dukung Putusan MK, Ahmad Doli Setuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendukung penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Other

9 d. ago MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, DPR: Kita Dukung!

Putusan ini akan mulai berlaku pada siklus pemilu selanjutnya.

Other