90 m. ago Komentar Wamendagri Bima Arya soal Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

14 h. ago Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Berpotensi Melanggar Konstitusi

JPNN.com - PONOROGO - Anggota DPR RI Supriyanto mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Supriyanto menilai bahwa putusan MK tersebut berpotensi melanggar konstitusi.

Other

31 h. ago Legislator Gerindra: MK Seharusnya Jaga Konstitusi, Bukan Bikin Aturan Baru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah menuai kritik dari kalangan legislatif.

Other

34 h. ago Wamendagri Bima Arya Berkata Begini soal Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

JPNN.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

57 h. ago MK Harus Beri Penjelasan Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

JPNN.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) didorong memberikan penjelasan secara rinci perihal putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal, karena dinilai menuai polemik.

Other

2 d. ago Komnas HAM Dukung Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Ungkit 181 Kasus Kematian

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

3 d. ago Menko Yusril Ihza Mahendra Beberkan Dampak Besar Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Other

3 d. ago Pemerintah Bakal Rapat Antarkementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sejumlah lembaga pemerintah berkaitan dengan kepemiluan bakal melaksanakan rapat demi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024.

Other

3 d. ago Komisi III DPR RI Undang Ahli Bahasa untuk Membahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Komisi III DPR RI mengundang tiga ahli, praktisi, akademisi, untuk meminta pandangannya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu antara pemilu lokal dan pemilu nasional.

Other

3 d. ago Putusan MK Soal Pemilu, Komisi II DPR Sebut Tidak Otomatis Bisa Dilaksanakan

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2024, yang pisahkan pemilu nasional dan daerah tak bisa langsung dilaksanakan. Bahkan, ia menganggap putusan itu telah inkonsistensi.

Other

3 d. ago Martin Tumbelaka Soroti Dilema Konstitusional Putusan MK tentang Pemilu

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka menyoroti dilema konstitusional yang muncul pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah.

Other

3 d. ago NasDem Nilai Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Melanggar Konstitusi, PKB: Terus Mau Apa?

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu nasional dan daerah dipisah pada dasarnya final dan mengikat.

Other

3 d. ago Ketua K3 MPR Sebut Masa Jabatan DPRD Tak Bisa Diperpanjang Demi Putusan MK

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari menegaskan, masa jabatan DPRD tak bisa diperpanjang demi menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memisahkan antara pemilu lokal dan pemilu nasional.

Other

3 d. ago Anggota DPD Soroti Potensi Pembengkakan Anggaran Pascaputusan MK Soal Pemilu

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komite I DPD RI Paul Finsen Mayor menyatakan keprihatinannya atas putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah. Senator asal Papua Barat Daya ini menilai keputusan tersebut berpotensi memicu pembengkakan anggaran dan praktik jual beli jabatan.

Other

3 d. ago Waketum Perindo Apresiasi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional

Wakil Ketua Umum (Waketum) II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Other

4 d. ago Dukung Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Komnas HAM Ungkit 181 Kematian

JPNN.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

5 d. ago Soroti Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sahroni: Aneh, Abaikan Prinsip Kepastian Hukum

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

5 d. ago Legislator PDIP Ungkap Potensi Pelanggaran UUD Jika Putusan MK Nomor 135 Dijalankan

JPNN.com, JAKARTA - Kapoksi Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta mengatakan muncul konflik norma setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional-lokal. 

Other

6 d. ago Merespons Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Demokrat Siapkan Sejumlah Opsi

JPNN.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Dede Yusuf menyebutkan parpolnya siap dengan sejumlah opsi dalam kontestasi politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. 

Other

6 d. ago Fraksi di DPR Bakal Berembuk Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

JPNN.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan perwakilan fraksi-fraksi partai di parlemen akan bertemu setelah menerima masukan pemerintah dan wakil masyarakat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other