4 h. ago Tak Mau Reaktif Menyikapi Putusan MK 135, Legislator PDIP: Kami Belum Memikirkan Opsi

JPNN.com, JAKARTA - Legislator Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyebut parpolnya belum menentukan sikap untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024.

Other

6 h. ago Legislator NasDem Anggap MK Menurunkan Martabat Setelah Buat Putusan 135

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda atau Rifqi menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan martabat ketika membuat putusan nomor 135/PUU-XXII/2024.

Other

7 h. ago Dede Yusuf Tak Sepakat dengan Yusril: Partai Harus Dilibatkan Usul RUU Pemilu

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan proses pengusulan Revisi UU (RUU) Pemilu menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak bisa diserahkan ke pemerintah semata.

Other

13 h. ago Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Berpotensi Melanggar Konstitusi

JPNN.com - PONOROGO - Anggota DPR RI Supriyanto mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Supriyanto menilai bahwa putusan MK tersebut berpotensi melanggar konstitusi.

Other

54 h. ago Legislator PDIP Kecam Kekerasan Seksual terhadap Santri di Tebet

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengecam keras tindakan asusila yang dilakukan guru ngaji berinisial AF terhadap 10 santri di Tebet, Jakarta Selatan. Ia mendesak penerapan seleksi lebih ketat bagi tenaga pendidik untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Other

3 d. ago Legislator PKB Menilai Putusan Nomor 135 Menunjukkan Inkonsistensi MK

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Khozin mengatakan tiga perspektif secara kasat mata bisa terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024.

Other

3 d. ago Mahkamah Konstitusi Harus Menjelaskan Makna Putusan 135 ke DPR dan Pemerintah

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya memberikan penjelasan ke parlemen dan pemerintah setelah membuat putusan nomor 135/PUU-XXI/2025.

Other

3 d. ago Martin Tumbelaka Soroti Dilema Konstitusional Putusan MK tentang Pemilu

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka menyoroti dilema konstitusional yang muncul pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah.

Other

3 d. ago Patrialis Akbar Anggap Putusan MK Nomor 135 Melanggar Konstitusi

JPNN.com, JAKARTA - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar menyebut putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan konstitusi.

Other

3 d. ago Waketum Perindo: Putusan MK 135 Final and Binding, Perbaiki Tata Kelola Pemilu

Wakil Ketua Umum (Waketum) II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai titik balik penting dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Other

4 d. ago Legislator PDIP Menangis Dengar Jawaban Fadli Zon Soal Tragedi 98

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayati menangis saat mendengar tanggapan Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengenai kasus pemerkosaan massal pada kerusuhan 1998. Ia menyatakan kekecewaannya karena menilai Fadli Zon kurang peka terhadap persoalan yang dialami korban.

Other

4 d. ago Pemerintah Bakal Rapat Antarkementerian Bahas Putusan MK Nomor 135

JPNN.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sejumlah lembaga pemerintah berkaitan dengan kepemiluan bakal melaksanakan rapat demi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024.

Other

5 d. ago Soroti Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sahroni: Aneh, Abaikan Prinsip Kepastian Hukum

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

5 d. ago Legislator PDIP Sedih Mendengar Penjelasan Menteri Fadli Zon

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati merasa bersedih ketika mendengar jawaban Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon terkait kasus pemerkosaan massal pada 1998.

Other

5 d. ago Legislator PDIP Minta Proyek Penulisan Sejarah Dihentikan, Harap Fadli Zon Meminta Maaf

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon bisa menyetop proyek penulisan ulang sejarah yang ditargetkan selesai 17 Agustus 2025.

Other

5 d. ago Legislator PDIP Ungkap Potensi Pelanggaran UUD Jika Putusan MK Nomor 135 Dijalankan

JPNN.com, JAKARTA - Kapoksi Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta mengatakan muncul konflik norma setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional-lokal. 

Other

6 d. ago Merespons Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Demokrat Siapkan Sejumlah Opsi

JPNN.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Dede Yusuf menyebutkan parpolnya siap dengan sejumlah opsi dalam kontestasi politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. 

Other

6 d. ago Dipimpin Deddy Sitorus, PDIP Bikin Rapat Internal Bahas Putusan MK Nomor 135

JPNN.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menyebut partainya belum bisa menentukan kebijakan resmi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

6 d. ago Waketum PAN Nilai Putusan MK Nomor 135 Menciptakan Norma Baru

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak membuat norma baru terhadap undang-undang, karena lembaga tersebut hanya memutuskan sebuah pasal bertentangan atau tidak terhadap konstitusi. 

Other

6 d. ago NasDem Anggap Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Menabrak Konstitusi, PKS Merespons

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebut partainya belum bersikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal yang dianggap melebihi konstitusi.

Other