4 h. ago Tak Mau Reaktif Menyikapi Putusan MK 135, Legislator PDIP: Kami Belum Memikirkan Opsi

JPNN.com, JAKARTA - Legislator Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyebut parpolnya belum menentukan sikap untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024.

Other

6 h. ago Legislator NasDem Anggap MK Menurunkan Martabat Setelah Buat Putusan 135

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizami Karsayuda atau Rifqi menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) menurunkan martabat ketika membuat putusan nomor 135/PUU-XXII/2024.

Other

7 h. ago Dede Yusuf Tak Sepakat dengan Yusril: Partai Harus Dilibatkan Usul RUU Pemilu

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf mengatakan proses pengusulan Revisi UU (RUU) Pemilu menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak bisa diserahkan ke pemerintah semata.

Other

13 h. ago Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Berpotensi Melanggar Konstitusi

JPNN.com - PONOROGO - Anggota DPR RI Supriyanto mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Supriyanto menilai bahwa putusan MK tersebut berpotensi melanggar konstitusi.

Other

3 d. ago Legislator PKB Menilai Putusan Nomor 135 Menunjukkan Inkonsistensi MK

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Khozin mengatakan tiga perspektif secara kasat mata bisa terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024.

Other

3 d. ago Mahkamah Konstitusi Harus Menjelaskan Makna Putusan 135 ke DPR dan Pemerintah

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya memberikan penjelasan ke parlemen dan pemerintah setelah membuat putusan nomor 135/PUU-XXI/2025.

Other

3 d. ago Patrialis Akbar Anggap Putusan MK Nomor 135 Melanggar Konstitusi

JPNN.com, JAKARTA - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar menyebut putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan konstitusi.

Other

3 d. ago Waketum Perindo: Putusan MK 135 Final and Binding, Perbaiki Tata Kelola Pemilu

Wakil Ketua Umum (Waketum) II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai titik balik penting dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Other

4 d. ago Pemerintah Bakal Rapat Antarkementerian Bahas Putusan MK Nomor 135

JPNN.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sejumlah lembaga pemerintah berkaitan dengan kepemiluan bakal melaksanakan rapat demi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024.

Other

5 d. ago Soroti Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sahroni: Aneh, Abaikan Prinsip Kepastian Hukum

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

5 d. ago Legislator PDIP Ungkap Potensi Pelanggaran UUD Jika Putusan MK Nomor 135 Dijalankan

JPNN.com, JAKARTA - Kapoksi Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta mengatakan muncul konflik norma setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional-lokal. 

Other

6 d. ago Merespons Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Demokrat Siapkan Sejumlah Opsi

JPNN.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Dede Yusuf menyebutkan parpolnya siap dengan sejumlah opsi dalam kontestasi politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. 

Other

6 d. ago Dipimpin Deddy Sitorus, PDIP Bikin Rapat Internal Bahas Putusan MK Nomor 135

JPNN.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menyebut partainya belum bisa menentukan kebijakan resmi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

6 d. ago Waketum PAN Nilai Putusan MK Nomor 135 Menciptakan Norma Baru

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak membuat norma baru terhadap undang-undang, karena lembaga tersebut hanya memutuskan sebuah pasal bertentangan atau tidak terhadap konstitusi. 

Other

6 d. ago NasDem Anggap Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Menabrak Konstitusi, PKS Merespons

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebut partainya belum bersikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal yang dianggap melebihi konstitusi.

Other

6 d. ago Versi Waketum PKB, Putusan MK Nomor 135 Melampaui Konstitusi

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal melebihi konstitusi.

Other

6 d. ago NasDem Nilai Putusan MK soal Pemisahhan Pemilu Bisa Mengakibatkan Krisis Konstitusional

JPNN.com - DPP NasDem menilai bisa terjadi pelanggaran hukum untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. 

Other

6 d. ago Demokrasi dan Kepemimpinan Berkualitas: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

JPNN.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah patut menjadi bahan evaluasi besar.

Other

6 d. ago Pimpinan Komisi II Sebut Pemisahan Pemilu Kontradiktif dengan Putusan MK Sebelumnya

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda atau Rifqi menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 sebenarnya kontradiktif dengan ketetapan yang pernah dibuat lembaga tersebut.

Other

1 week ago Pemilu Nasional & Pilkada Dipisah, Jubir PPP Bicara soal Perubahan Strategi

JPNN.com, JAKARTA - Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M. Tokan menyebut parpol harus mengubah strategi menyambut pemilu setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 135/PUU-XXII/2024.

Other