9 h. ago Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Berpotensi Melanggar Konstitusi

JPNN.com - PONOROGO - Anggota DPR RI Supriyanto mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Supriyanto menilai bahwa putusan MK tersebut berpotensi melanggar konstitusi.

Other

67 h. ago Legislator PKB Menilai Putusan Nomor 135 Menunjukkan Inkonsistensi MK

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Khozin mengatakan tiga perspektif secara kasat mata bisa terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024.

Other

68 h. ago Pemerintah Bakal Rapat Antarkementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sejumlah lembaga pemerintah berkaitan dengan kepemiluan bakal melaksanakan rapat demi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024.

Other

68 h. ago Putusan MK Soal Pemilu, Komisi II DPR Sebut Tidak Otomatis Bisa Dilaksanakan

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2024, yang pisahkan pemilu nasional dan daerah tak bisa langsung dilaksanakan. Bahkan, ia menganggap putusan itu telah inkonsistensi.

Other

68 h. ago Mahkamah Konstitusi Harus Menjelaskan Makna Putusan 135 ke DPR dan Pemerintah

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya memberikan penjelasan ke parlemen dan pemerintah setelah membuat putusan nomor 135/PUU-XXI/2025.

Other

3 d. ago Patrialis Akbar Anggap Putusan MK Nomor 135 Melanggar Konstitusi

JPNN.com, JAKARTA - Mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar menyebut putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 bertentangan dengan konstitusi.

Other

3 d. ago Berduka Atas Tenggelamnya Kapal Feri di Selat Bali, Ketua DPR: Perbaiki Tata Kelola Transportasi

Ketua DPR RI Puan Maharani prihatin atas insiden tenggelamnya Kapal Motor Penyeberangan (KMP) di Selat Bali, Rabu 2 Juli 2025, malam.

Other

3 d. ago Waketum Perindo: Putusan MK 135 Final and Binding, Perbaiki Tata Kelola Pemilu

Wakil Ketua Umum (Waketum) II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagai titik balik penting dalam sejarah pemilu di Indonesia.

Other

3 d. ago Waketum Perindo Apresiasi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional

Wakil Ketua Umum (Waketum) II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Other

4 d. ago Pemerintah Bakal Rapat Antarkementerian Bahas Putusan MK Nomor 135

JPNN.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sejumlah lembaga pemerintah berkaitan dengan kepemiluan bakal melaksanakan rapat demi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024.

Other

4 d. ago Soroti Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sahroni: Aneh, Abaikan Prinsip Kepastian Hukum

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

5 d. ago Legislator PDIP Ungkap Potensi Pelanggaran UUD Jika Putusan MK Nomor 135 Dijalankan

JPNN.com, JAKARTA - Kapoksi Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta mengatakan muncul konflik norma setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional-lokal. 

Other

5 d. ago Merespons Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Demokrat Siapkan Sejumlah Opsi

JPNN.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Dede Yusuf menyebutkan parpolnya siap dengan sejumlah opsi dalam kontestasi politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. 

Other

5 d. ago Fraksi di DPR Bakal Berembuk Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

JPNN.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan perwakilan fraksi-fraksi partai di parlemen akan bertemu setelah menerima masukan pemerintah dan wakil masyarakat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

5 d. ago Dipimpin Deddy Sitorus, PDIP Bikin Rapat Internal Bahas Putusan MK Nomor 135

JPNN.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Aria Bima menyebut partainya belum bisa menentukan kebijakan resmi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

5 d. ago Waketum PAN Nilai Putusan MK Nomor 135 Menciptakan Norma Baru

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya tidak membuat norma baru terhadap undang-undang, karena lembaga tersebut hanya memutuskan sebuah pasal bertentangan atau tidak terhadap konstitusi. 

Other

5 d. ago NasDem Anggap Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Menabrak Konstitusi, PKS Merespons

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebut partainya belum bersikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal yang dianggap melebihi konstitusi.

Other

6 d. ago Versi Waketum PKB, Putusan MK Nomor 135 Melampaui Konstitusi

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Waketum PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal melebihi konstitusi.

Other

6 d. ago NasDem Nilai Putusan MK soal Pemisahhan Pemilu Bisa Mengakibatkan Krisis Konstitusional

JPNN.com - DPP NasDem menilai bisa terjadi pelanggaran hukum untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. 

Other

6 d. ago Demokrasi dan Kepemimpinan Berkualitas: Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

JPNN.com, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah patut menjadi bahan evaluasi besar.

Other