6 h. ago Komentar Wamendagri Bima Arya soal Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

19 h. ago Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Berpotensi Melanggar Konstitusi

JPNN.com - PONOROGO - Anggota DPR RI Supriyanto mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Supriyanto menilai bahwa putusan MK tersebut berpotensi melanggar konstitusi.

Other

39 h. ago Wamendagri Bima Arya Berkata Begini soal Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

JPNN.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

62 h. ago MK Harus Beri Penjelasan Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

JPNN.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) didorong memberikan penjelasan secara rinci perihal putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal, karena dinilai menuai polemik.

Other

3 d. ago Komnas HAM Dukung Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Ungkit 181 Kasus Kematian

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

3 d. ago Menko Yusril Ihza Mahendra Beberkan Dampak Besar Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Other

3 d. ago Pemerintah Bakal Rapat Antarkementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sejumlah lembaga pemerintah berkaitan dengan kepemiluan bakal melaksanakan rapat demi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024.

Other

3 d. ago Komisi III DPR RI Undang Ahli Bahasa untuk Membahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Komisi III DPR RI mengundang tiga ahli, praktisi, akademisi, untuk meminta pandangannya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu antara pemilu lokal dan pemilu nasional.

Other

3 d. ago NasDem Nilai Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Melanggar Konstitusi, PKB: Terus Mau Apa?

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu nasional dan daerah dipisah pada dasarnya final dan mengikat.

Other

4 d. ago Waketum Perindo Apresiasi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional

Wakil Ketua Umum (Waketum) II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Other

4 d. ago Dukung Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Komnas HAM Ungkit 181 Kematian

JPNN.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

5 d. ago Soroti Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sahroni: Aneh, Abaikan Prinsip Kepastian Hukum

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

6 d. ago Merespons Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Demokrat Siapkan Sejumlah Opsi

JPNN.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Demokrat Dede Yusuf menyebutkan parpolnya siap dengan sejumlah opsi dalam kontestasi politik setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. 

Other

6 d. ago Fraksi di DPR Bakal Berembuk Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

JPNN.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengatakan perwakilan fraksi-fraksi partai di parlemen akan bertemu setelah menerima masukan pemerintah dan wakil masyarakat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

6 d. ago DPR Akan Cermati Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Puan: Lihat Efeknya ke UU dan Parpol

Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, pihaknya belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

6 d. ago NasDem Anggap Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Menabrak Konstitusi, PKS Merespons

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebut partainya belum bersikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal yang dianggap melebihi konstitusi.

Other

6 d. ago NasDem Nilai Putusan MK soal Pemisahhan Pemilu Bisa Mengakibatkan Krisis Konstitusional

JPNN.com - DPP NasDem menilai bisa terjadi pelanggaran hukum untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal. 

Other

9 d. ago Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Menimbulkan Banyak Implikasi

JPNN.com - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

Other

9 d. ago KPU Apresiasi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Dengan putusan itu, ia berharap akan mengurangi beban kerja penyelenggara akibat pemilu serentak.

Other

1 week ago Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu wajib segera dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.

Other