8 h. ago Komentar Wamendagri Bima Arya soal Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

9 h. ago Minta Usut Tuntas Pembunuhan Polisi oleh Atasan di NTB, Sahroni: Kepercayaan Publik Jadi Taruhan

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam aksi pembunuhan anggota Bidpropam Polda NTB Brigadir Muhammad Nurhadi oleh dua atasan korban.

Other

10 h. ago Ray Rangkuti Kritik Undangan Komisi III DPR ke Eks Terpidana Suap di Rapat soal Putusan MK

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti mempertanyakan dasar pertimbangan Komisi III DPR yang mengundang mantan terpidana kasus suap Patrialis Akbar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024.

Other

14 h. ago Martin Apresiasi Kinerja Polri, Dorong Transformasi Digital dan Akuntabilitas Anggaran

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, memberikan apresiasi atas kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setelah mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Jaksa Agung dan Kapolri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, Senin (7/7).

Other

21 h. ago Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Berpotensi Melanggar Konstitusi

JPNN.com - PONOROGO - Anggota DPR RI Supriyanto mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah. Supriyanto menilai bahwa putusan MK tersebut berpotensi melanggar konstitusi.

Other

35 h. ago Waket Komisi III DPR Sari Yuliati: Pembuatan UU Harus Libatkan Partisipasi Publik

JPNN.com, JAKARTA - Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam penyusunan Undang-Undang.

Other

41 h. ago Wamendagri Bima Arya Berkata Begini soal Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

JPNN.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

64 h. ago MK Harus Beri Penjelasan Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

JPNN.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) didorong memberikan penjelasan secara rinci perihal putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal, karena dinilai menuai polemik.

Other

3 d. ago Komnas HAM Dukung Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Ungkit 181 Kasus Kematian

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

3 d. ago Menko Yusril Ihza Mahendra Beberkan Dampak Besar Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM, dan Imigrasi (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).

Other

3 d. ago Pemerintah Bakal Rapat Antarkementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sejumlah lembaga pemerintah berkaitan dengan kepemiluan bakal melaksanakan rapat demi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024.

Other

3 d. ago Komisi III DPR RI Undang Ahli Bahasa untuk Membahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Komisi III DPR RI mengundang tiga ahli, praktisi, akademisi, untuk meminta pandangannya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu antara pemilu lokal dan pemilu nasional.

Other

3 d. ago Mahkamah Konstitusi Harus Menjelaskan Makna Putusan 135 ke DPR dan Pemerintah

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya memberikan penjelasan ke parlemen dan pemerintah setelah membuat putusan nomor 135/PUU-XXI/2025.

Other

3 d. ago Martin Tumbelaka Soroti Dilema Konstitusional Putusan MK tentang Pemilu

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka menyoroti dilema konstitusional yang muncul pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah.

Other

3 d. ago NasDem Nilai Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Melanggar Konstitusi, PKB: Terus Mau Apa?

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu nasional dan daerah dipisah pada dasarnya final dan mengikat.

Other

4 d. ago Waketum Perindo Apresiasi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional

Wakil Ketua Umum (Waketum) II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Other

4 d. ago Legislator Prediksi Jenderal Listyo Tunjuk Senior Buat Jabat Wakapolri

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo memprediksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal menunjuk sosok untuk menjabat Wakapolri ialah polisi berpangkat bintang tiga yang paling senior. 

Other

4 d. ago Dukung Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Komnas HAM Ungkit 181 Kematian

JPNN.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

5 d. ago Soal Insiden Pembubaran Ibadah di Cidahu Sukabumi, DPR: Tindak Tegas Pelanggaran Intoleransi!

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding prihatin atas insiden pembubaran ibadah umat Kristen di Sukabumi, Jawa Barat. Ia menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh tekanan kelompok mana pun dalam menjamin hak konstitusional warganya untuk beribadah.

Other

5 d. ago Komisi III DPR: Rehabilitasi Pengguna Narkoba Jangan Cuma Buat Artis

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak lagi menangkap artis pengguna narkoba. Ia berpandangan, BNN harus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak memunculkan kesan ketimpangan hukum di mata masyarakat.

Other