3 h. ago Doktor Hukum Baru dari KAL Peradi Usulkan Una Via Masuk UU Perpajakan

JPNN.com, JAKARTA - Salah satu pengurus dari Bidang Kerja Sama Antarlembaga (KAL) DPN Peradi Fariz Eka Putra mengusulkan DPR dan pemerintah memasukkan ketentuan Una Via dalam Undang-Undang (UU) Perpajakan.

Other

14 h. ago Minta Usut Tuntas Pembunuhan Polisi oleh Atasan di NTB, Sahroni: Kepercayaan Publik Jadi Taruhan

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengecam aksi pembunuhan anggota Bidpropam Polda NTB Brigadir Muhammad Nurhadi oleh dua atasan korban.

Other

15 h. ago Ray Rangkuti Kritik Undangan Komisi III DPR ke Eks Terpidana Suap di Rapat soal Putusan MK

JPNN.com, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti mempertanyakan dasar pertimbangan Komisi III DPR yang mengundang mantan terpidana kasus suap Patrialis Akbar dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Putusan MK No 135/PUU-XXII/2024.

Other

18 h. ago Martin Apresiasi Kinerja Polri, Dorong Transformasi Digital dan Akuntabilitas Anggaran

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbelaka, memberikan apresiasi atas kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) setelah mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Jaksa Agung dan Kapolri, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, Senin (7/7).

Other

39 h. ago Waket Komisi III DPR Sari Yuliati: Pembuatan UU Harus Libatkan Partisipasi Publik

JPNN.com, JAKARTA - Partisipasi publik menjadi bagian penting dalam penyusunan Undang-Undang.

Other

3 d. ago Pemerintah Bakal Rapat Antarkementerian Bahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sejumlah lembaga pemerintah berkaitan dengan kepemiluan bakal melaksanakan rapat demi membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 135/PUU-XXII/2024.

Other

3 d. ago Komisi III DPR RI Undang Ahli Bahasa untuk Membahas Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Komisi III DPR RI mengundang tiga ahli, praktisi, akademisi, untuk meminta pandangannya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu antara pemilu lokal dan pemilu nasional.

Other

3 d. ago Mahkamah Konstitusi Harus Menjelaskan Makna Putusan 135 ke DPR dan Pemerintah

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya memberikan penjelasan ke parlemen dan pemerintah setelah membuat putusan nomor 135/PUU-XXI/2025.

Other

3 d. ago Martin Tumbelaka Soroti Dilema Konstitusional Putusan MK tentang Pemilu

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka menyoroti dilema konstitusional yang muncul pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah.

Other

4 d. ago Revisi Asumsi Makro 2025 Disepakati, Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,7 Persenamp;nbsp;

Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RItelah resmi menyepakati asumsi makro ekonomi Indonesia untuk semester II tahun 2025.

Other

4 d. ago Legislator Prediksi Jenderal Listyo Tunjuk Senior Buat Jabat Wakapolri

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo memprediksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bakal menunjuk sosok untuk menjabat Wakapolri ialah polisi berpangkat bintang tiga yang paling senior. 

Other

5 d. ago Soal Insiden Pembubaran Ibadah di Cidahu Sukabumi, DPR: Tindak Tegas Pelanggaran Intoleransi!

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding prihatin atas insiden pembubaran ibadah umat Kristen di Sukabumi, Jawa Barat. Ia menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh tekanan kelompok mana pun dalam menjamin hak konstitusional warganya untuk beribadah.

Other

5 d. ago Komisi III DPR: Rehabilitasi Pengguna Narkoba Jangan Cuma Buat Artis

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang tidak lagi menangkap artis pengguna narkoba. Ia berpandangan, BNN harus menjaga prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak memunculkan kesan ketimpangan hukum di mata masyarakat.

Other

5 d. ago Soroti Putusan MK soal Pemisahan Pemilu, Sahroni: Aneh, Abaikan Prinsip Kepastian Hukum

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menolak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

6 d. ago DPR Minta Ekonomi Tumbuh 6 Persen di 2026, Begini Reaksi Sri Mulyani

Sri Mulyani memberikan tanggapan atas pandangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait asumsi dasar ekonomi makro tahun 2026.

Other

7 d. ago Turis Brasil Jatuh di Gunung Rinjani, DPR Minta Evaluasi Pengawasan Wisata Ekstrem

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo menekankan pentingnya evaluasi terhadap faktor pengawasan terhadap wisata ekstrem di Tanah Air, usai insiden jatuhnya turis asal Brasil, Juliana Marins (27) di Gunung Rinjani

Other

8 d. ago Komisi III DPR Soroti Dugaan Pungli Jaga Desa di Kejari Samosir

JPNN.com - Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) kegiatan peluncuran dan sosialisasi aplikasi Jaksa Garda (Jaga) Desa oleh Kajari Samosir, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Other

9 d. ago DPR Kecam Kekerasan Seksual di Karawang: Jangan Ada Kata Damai!

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati menolak kata damai untuk kasus kekerasan seksual.

Other

9 d. ago Dukung Penyadapan oleh Kejagung, Sahroni: Penegakan Hukum Harus Sesuai Perkembangan Zaman

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) meneken kerja sama atau nota kesepakatan dengan empat operator telekomunikasi terkait dengan penyadapan guna mendukung penegakan hukum.

Other

9 d. ago Rudal: Penyadapan Sah untuk Penegakan Hukum, Tetapi Jangan Melanggar Hak Warga

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai nota kesepahaman atau MoU antara Kejaksaan Agung dengan empat penyelenggara telekomunikasi terkait penyadapan bukanlah sesuatu yang keliru, asalkan dilakukan dalam konteks penegakan hukum yang sah. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian agar kerja sama ini tidak melanggar hukum dan hak privasi warga negara.

Other