58 h. ago Konon, Tak Ada Investor IKN yang Komplain Gegara Putusan MK soal Hak Atas Tanah

JPNN.com, JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengeklaim tidak ada investor di wilayahnya yang komplain terkait hak atas tanah (HAT) setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 185/PUU-XXII/2024.

Other

63 h. ago Kementerian LH Jalin Kerja Sama dengan BMKG untuk Tingkatkan Ketepatan Data

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Lingkungan Hidup (LH) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketepatan data dan efektivitas tata lingkungan di Indonesia.

Other

4 d. ago Wamen Akui Terbantu Keberadaan Polri Aktif di Kementerian Kelautan & Perikanan

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Didit Herdiawan Ashad mengaku terbantu dengan keberadaan anggota polri aktif yang menjabat di kementerian tersebut.

Other

4 d. ago Soal Putusan MK, Wamen KP: Polri Justru Perkuat Kerja Kementerian Bukan Menghambat!

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Didit Herdiawan Ashad mengaku terbantu dengan keberadaan anggota Polri aktif yang bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Polri.

Other

6 d. ago Soal Putusan MK, Polisi Dinilai Harus Posisikan Diri sebagai Penjaga Keamanan

Pasca-keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025, Polri wajib menjalankan putusan mengenai anggota Polri yang duduk di jabatan sipil harus kembali ke institusi kepolisian.

Other

8 d. ago Demokrat Kritik Target 80 Ribu GRE, Zulfikar: Jangan Halu, Fokus ke Modal dan SDM Koperasi

JPNN.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Zulfikar Hamonangan, mengkritik target pembangunan 80 ribu Gerai Rakyat Ekonomi (GRE) yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM. Dalam rapat kerja dengan kementerian, Zulfikar menilai target tersebut tidak realistis dan berpotensi membebani koperasi desa.

Other

9 d. ago Kemenhub Serap Anggaran Capai Rp19,31 Triliun hingga November 2025

Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI telah melakukan Rapat Kerja terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2025 dan rencana program/kegiatan TA. 2026 di Ruang Rapat Komisi V DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (18/11). Dalam rapat ini Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan akan memaksimalkan penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025.

Other

9 d. ago Usut Korupsi Izin TKA, KPK Panggil Agen dan Direktur Perusahaan Penampung

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang saksi untuk menyelidiki dugaan tindak pidana rasuah berupa pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Other

9 d. ago Legislator PDIP Soroti Penambahan Anggaran Kemenhub Soal Belanja Obat

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Haryanto menyoroti munculnya dana untuk penambah daya tahan tubuh dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang diajukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Other

1 week ago KPK Pelajari Putusan MK Soal Polisi Tak Bisa Duduki Jabatan Sipil

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.

Other

1 week ago Kapolri Bentuk Pokja Kaji Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk kelompok kerja (Pokja) untuk melakukan kajian cepat terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai penugasan anggota Polri di luar struktur kepolisian.

Other

1 week ago Soal Putusan MK, Pakar Sebut Bukan Melarang Polisi Menjabat di Luar Institusinya

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mengenai Polri menuai pro kontra. Putusan itu terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil di luar struktur kepolisian.

Other

1 week ago Ketum DPP IMM Tanggapi Putusan MK Soal Larangan Anggota Polri Menduduki Jabatan Sipil, Simak

JPNN.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiya (IMM) Riyan Betra Delza menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penempatan anggota Polri pada jabatan sipil.

Other

1 week ago Soal Putusan MK, Legislator Tegaskan Polisi Aktif di Instansi Sipil Harus Pensiun

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri segera menyesuaikan diri setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 114/PUU-XXIII/2025.

Other

1 week ago Putusan MK soal Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil, Begini Kata Akademisi

Pembatasan jabatan sipil bagi TNI dinilai wajar, namun tidak seharusnya diberlakukan pada Polri yang secara konstitusional dikategorikan sebagai institusi sipil.

Other

1 week ago Putusan MK soal Polisi Aktif Dilarang Duduki Jabatan Sipil Tuai Sorotan

Sebelumnya, Polri menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil.

Other

2 w. ago DPR Pelajari Putusan MK soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Harus Mundur

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri yang tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri.

Other

3 w. ago Kemnaker Sebut PHK Massal Pabrik Ban Michelin Batal Dilakukan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengantongi laporan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pabrik produsen ban Michelin.

Other

3 w. ago Puan: Pimpinan Harus Tindaklanjuti Putusan MKD Soal 5 Anggota DPR yang Langgar Kode Etik

Ketua DPR Puan Maharani menghormati keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, terkait dugaan pelanggaran kode etik terhadap 5 anggota dewan. Dia memastikan, pimpinan DPR akan memindaklanjuti putusan tersebut.

Other

3 w. ago Bahas Pelestarian dan Revitalisasi Budaya Melayu, Bupati Siak Temui Menteri Fadli Zon

JPNN.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menerima kunjungan kerja Bupati Siak, Afni Zulkifli, di Gedung Kementerian Kebudayaan.

Other