3 h. ago Komentar Wamendagri Bima Arya soal Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

36 h. ago Wamendagri Bima Arya Berkata Begini soal Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

JPNN.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut Indonesia memerlukan sistem pemilu berkelanjutan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Other

1 week ago Respons Wamendagri Bima Arya Soal Pemilu Nasional dan Daerah Resmi Dipisah

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah 2029 mendatang.

Other

1 week ago Tutup Retret di IPDN, Wamendagri Bima Arya Sampaikan Pesan Mendalam Soal Pengabdian

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara resmi menutup retret kepala daerah gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kamis (26/6/2025). 

Other

1 week ago Retret Kepala Daerah Gelombang II Ditutup, Wamendagri Sampaikan Pesan & Kesan

JPNN.com - BANDUNG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menutup retret kepala daerah gelombang II di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/6). 

Other

1 week ago Kemendagri Dalami Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisah mulai tahun 2029.

Other

1 week ago Soal Sengketa 43 Pulau di Indonesia, Wamendagri Persilakan Daerah Menggugat

JPNN.com - SUMEDANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mempersilakan setiap pihak daerah yang ingin mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas kepemilikan dari pulau-pulau yang bersengketa baik di dalam provinsi maupun antarprovinsi.

Other

1 week ago Wamendagri Siap Hadir Jika Dipanggil DPR Terkait Isu Penjualan Pulau

Wamendagri Bima Arya menyatakan siap hadir jika Komisi II DPR RI memanggil Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan penjelasan soal isu penjualan pulau-pulau di Indonesia

Other

2 w. ago Banyak Kepala Daerah Kaget soal Aturan Waktu Makan saat Retret, Begini Ceritanya

JPNN.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menceritakan banyak kepala daerah peserta retret gelombang kedua kaget dengan aturan waktu makan siang yang sangat terbatas selama retret di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Other

2 w. ago Harapan Kemendagri untuk Kepala Daerah Peserta Retret Gelombang 2: Bangga Jadi Pelayan Nusantara!

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan harapannya untuk para kepala daerah yang mengikuti kegiatan retret nasional gelombang dua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang. 

Other

2 w. ago Wamendagri Bima Arya Sambut Kepala Daerah Peserta Retret di IPDN Jatinangor

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Sebanyak 86 kepala daerah dari seluruh Indonesia tiba di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, untuk mengikuti retret gelombang dua. 

Other

2 w. ago Gubernur Papua Pegunungan Absen dari Retret Gelombang 2, Bima Arya Beri Penjelasan

JPNN.com, SUMEDANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, sebanyak 86 kepala daerah terkonfirmasi mengikuti retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Minggu (22/6/2025).

Other

2 w. ago Retret Kepala Daerah Gelombang 2: Gubernur Papua Pegunungan Mengundurkan Diri 

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan, sebanyak 86 kepala daerah terkonfirmasi mengikuti retret kepala daerah gelombang II di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Minggu (23/6/2025). 

Other

2 w. ago DPR Ungkap Ada 7.000 Titik Batas Wilayah Berpotensi Sengketaamp;nbsp;

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menyebut ada 7.000 titik yang berpotensi terjadi sengketa mengenai batas wilayah. Isu batas wilayah ini mencuat usai polemik empat pulau Aceh.

Other

2 w. ago 6 Kepala Daerah Dipastikan Absen Retret Gelombang Kedua di IPDN

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan, retret kepala daerah gelombang kedua bakal diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Other

2 w. ago Retret Gelombang Kedua Diikuti 87 Kepala Daerah, 6 Orang Absen

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyampaikan retret kepala daerah gelombang kedua bakal diikuti oleh 87 kepala daerah dan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Other

2 w. ago Prabowo Kembalikan 4 Pulau ke Wilayah Àceh, Bamsoet: Patut Diapresiasi dan Disyukuri

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi tinggi atas langkah cepat Presiden Prabowo Subianto menyelesaikan polemik empat pulau di kawasan Aceh Singkil.

Other

3 w. ago Hinca Pandjaitan Anggap Ketua PDIP Sumut Salah Logika soal Polemik 4 Pulau

jakarta.jpnn.com - Politikus Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengkritik Ketua PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon terkait polemik empat pulau antara Sumut dan Aceh.

Other

3 w. ago Kemendagri Diminta Lakukan Evaluasi Seusai Prabowo Ambil Alih Polemik 4 Pulau Aceh Masuk Sumut

JPNN.com, JAKARTA - Eks Anggota Tim Mawar Kopassus, Fauka Noor Farid mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa empat pulau Aceh-Sumut sudah tepat agar masalah tersebut tidak berkembang lebih jauh.

Other

3 w. ago JK Singgung Dokumen Helsinki di Polemik 4 Pulau, Wamendagri: Penting untuk Jadi Rujukan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto angkat bicara ihwal mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, yang menyinggung dokumen Helsinki di tengah polemik 4 Pulau Aceh

Other