62 h. ago MK Harus Beri Penjelasan Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

JPNN.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) didorong memberikan penjelasan secara rinci perihal putusan pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal, karena dinilai menuai polemik.

Other

3 d. ago NasDem Nilai Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Melanggar Konstitusi, PKB: Terus Mau Apa?

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid atau Gus Jazil mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu nasional dan daerah dipisah pada dasarnya final dan mengikat.

Other

4 d. ago Waketum Perindo Apresiasi Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional

Wakil Ketua Umum (Waketum) II DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Other

6 d. ago DPR Akan Cermati Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Puan: Lihat Efeknya ke UU dan Parpol

Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan, pihaknya belum mengambil sikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan daerah.

Other

6 d. ago NasDem Anggap Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal Menabrak Konstitusi, PKS Merespons

JPNN.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyebut partainya belum bersikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal yang dianggap melebihi konstitusi.

Other

7 d. ago MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Komnas HAM: Cegah Kematian Petugas KPPS!

Putusan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan pihaknya ke pemerintah dan DPR.

Other

8 d. ago MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, DPR: Kita Dukung!

Putusan ini akan mulai berlaku pada siklus pemilu selanjutnya.

Other

9 d. ago Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Menimbulkan Banyak Implikasi

JPNN.com - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan.

Other

9 d. ago KPU Apresiasi Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan lokal. Dengan putusan itu, ia berharap akan mengurangi beban kerja penyelenggara akibat pemilu serentak.

Other

1 week ago Pemilu Nasional & Pilkada Dipisah, Jubir PPP Bicara soal Perubahan Strategi

JPNN.com, JAKARTA - Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M. Tokan menyebut parpol harus mengubah strategi menyambut pemilu setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor 135/PUU-XXII/2024.

Other

1 week ago Tanggapi Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Lokal, Fahri Bachmid: Desain Pranata Perpanjangan Anggota DPRD Salah Satu Opsi

JPNN.com, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mulai 2029, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil presiden (Pemilu nasional) dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota (Pemilu daerah atau lokal).

Other

1 week ago Soal Putusan MK Pisah Pemilu Nasional dan Daerah, Legislator PDIP: Cukup Mengagetkan

JPNN.com, JAKARTA - Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Giri Ramanda Nazaputra Kiemas mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 135/PUU-XXII/2024 mengejutkan semua pihak.

Other

1 week ago Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu wajib segera dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.

Other

1 week ago Respons Wamendagri Bima Arya Soal Pemilu Nasional dan Daerah Resmi Dipisah

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah 2029 mendatang.

Other

1 week ago MK Memutuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Kemendagri Merespons

JPNN.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka suara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu nasional dan daerah 2029.

Other

1 week ago Kemendagri Dalami Putusan MK Soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan, bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisah mulai tahun 2029.

Other