27 h. ago KNPI: Revisi KUHAP Perkuat Polri Jalankan Tugas Secara Profesional dan Berkeadilan

KUHAP yang berlaku saat ini masih mengandung banyak ketentuan.

Other

7 d. ago Soroti RKUHAP, Akademisi Unair dan UMM Ingatkan Risiko Tumpang Tindih

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terkait kewenangan kejaksaan dalam penyidikan terus menjadi topik perdebatan di kalangan akademisi dan pakar hukum. 

Other

1 week ago Iwakum Nilai Larangan Siaran Langsung Sidang dalam Revisi KUHAP Langgar Asas Persidangan Terbuka

JPNN.com, JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menentang larangan siaran langsung persidangan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Larangan ini dinilai bertentangan dengan asas persidangan terbuka yang dijamin hukum.  

Other

1 week ago RUU KUHAP Bolehkan Lapor Polisi Via Medsos, Sahroni: Mudah dan Antipungli!

JPNN.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menjelaskan adanya terobosan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), salah satunya tentang laporan polisi.

Other

1 week ago Revisi KUHAP, Ahmad Sahroni Sebut Masyarakat Bisa Lapor Polisi Via Medsos

JPNN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan dalam revisi KUHAP diatur masyarakat dapat membuat laporan polisi melalui media sosial (medsos). 

Other

1 week ago ICJR Minta Revisi KUHAP Fokus Pada Pengawasan Antarlembaga, Bukan Cuma soal Dominus Litis

JPNN.com, JAKARTA - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyikapi pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini tengah dibahas.

Other

2 w. ago Dukung Revisi KUHAP, Akademisi Unusia Harap Kuasa Penyidikan Tetap di Bawah Kepolisian

JPNN.com, JAKARTA - Akademisi Fakultas Hukum Unusia Erfandi menyoroti pengaturan penyidikan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Other

2 w. ago Pakar Kecam Upaya Membegal Kewenangan Kejaksaan untuk Tangani Korupsi

JPNN.com, JAKARTA - Pakar pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menyebut penghapusan kewenangan kejaksaan untuk menyidik perkara korupsi, merupakan bentuk pembegalan di penjelasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Other

2 w. ago Eks Hakim MK Sebut Tidak Tepat Hapus Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan mengatakan, penghapusan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan perkara korupsi dan menyerahkan kewenangan ini pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Other

2 w. ago Eks Hakim MK Tak Setuju Kewenangan Kejaksaan Mengusut Korupsi Dihapus

JPNN.com, JAKARTA - Penghapusan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan perkara korupsi dan menyerahkan kewenangan ini pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai hal yang tidak tepat. Sebagai lembaga ad hoc keberadaan KPK justru sudah tidak diperlukan.

Other

2 w. ago Urgensi Kewenangan Penyidikan Jaksa dalam RUU KUHAP Dipertanyakan

Juniver Girsang mempertanyakan urgensi kewenangan penyidikan di Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Other

2 w. ago Tanggapi RUU KUHAP, Gayus Lumbuun: Polisi Sebaiknya Tetap Jadi Penyidik

JPNN.com, JAKARTA - Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Prof. Gayus Lumbuun mengatakan kepolisian sebaiknya tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), yang sedang dibahas DPR RI dan pemerintah.

Other

2 w. ago Maqdir Ismail Usul Penyidikan Tetap Jadi Kewenangan Polri dalam RUU KUHAP

Pengacara senior, Maqdir Ismail angkat bucara soal Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Other

3 w. ago Komjak Yakin Revisi KUHAP Takkan Alihkan Kewenangan Penyidikan ke Jaksa

JPNN.com, JAKARTA - Komisi Kejaksaan (Komjak) menilak bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak akan mengalihkan kewenangan penyidikan kepada jaksa penuntut umum.

Other

4 w. ago Revisi KUHAP, Superioritas Penyidikan Menghilangkan Pengawasan & Pemenuhan Hak Tersangka

JPNN.com - JAKARTA – Wacana mengenai superioritas penyidikan dalam pembahasan RUU KUHAP menuai kontroversi. Keberadaan superioritas penyidikan dinilai akan berdampak buruk terhadap pemenuhan hak tersangka. “Itu (superioritas penyidikan) akan berdampak pada terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak tersangka, dan potensi penyidikan yang tidak bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan,” kata Direktur LBH Jakarta Arif Maulana dalam keterangannya, Kamis (6/3). Arif menyampaikan itu dalam seminar "RUU KUHAP: Masa Depan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia” yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil dan FORI Pascasarjana KSI X di Gedung IASTH Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (6/3).

Other